Bisnis.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta penentuan tarif Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Bandung Raya tuntas dalam pekan ini.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan pihaknya belum bisa menandatangani besaran tarif SPAM Bandung Raya untuk Kabupaten Bandung dan Kota Bandung karena pihak Kota masih berkeberatan.
“Kabupaten Bandung sudah setuju, tinggal PDAM Kota Bandung, saya minta rapat teknis dilanjutkan, Jumat pekan ini sudah bisa selesai,” katanya di Bandung, Senin (5/12/2016).
Menurutnya penentuan tarif harus segera ditetapkan bersama antara Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, BUMD PT Tirta Gemah Ripah (PT TGR), Pemprov Jabar dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Penentuan tarif bagian dari kerjasama pengembangan SPAM Bandung Raya,” katanya.
Iwa mengakui penentuan tarif cukup alot karena PDAM Tirta Wening milik Pemkot Bandung masih belum sepakat dengan skema tarif yang sudah dihitung Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jabar. “Dari tarif yang diajukan PT TGR, Kota Bandung Rp1.887 liter/detik, Kabupaten Bandung Rp1.510 liter/detik. Ini masih ada keberatan dari Kota Bandung,” tuturnya.
Kota Bandung beralasan tarif sebesar itu bisa merugikan PDAM karena wilayah yang akan dilayani SPAM Bandung Raya berada di wilayah Moch.Toha yang mayoritas merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. “Hasil audit BPKP [soal tarif] sudah ada, hanya perlu pembahasan lagi khususnya di Kota Bandung, ini perlu percepatan,” tuturnya.
Pihaknya mengakui alotnya penetapan tarif, karena PT TGR dan PDAM Tirta Wening masih melihat dari asumsi keuntungan dan biaya pemeliharaan jaringan. Iwa menilai karena jaringan sudah siap, maka pada awal 2017 jika kerjasama ini mulus maka air sudah bisa dialirkan untuk 60.000 jiwa di Kabupaten Bandung. “Untuk Kota Bandung 90.000 jiwa. Kita hanya fasilitasi saja agar ini cepat,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Direktur Air Minum PDAM Tirtawening Kota Bandung Rahmawati Rahman mengatakan pihaknya sudah membedah seluruh komponen yang mempengaruhi tarif yang ditawarkan PT TGR. “Kita sepakat cara perhitungan formulasi tarif yang disodorkan BPKP, hanya besarannya kita enggak sepakat,” katanya.
Menurutnya besaran minimum profit dari SPAM Bandung Raya ini terdapat perbedaan dimana Kabupaten mendapat 1,3% dan Kota 2,4%. Sementara pengali aktiva produktif kedua daerah sama, meski dibedakan panjang pipa distribusinya. “Jangan sampai satu beban ini dihitung ke kabupaten, terus [dibebankan] ke kota juga,” paparnya.
Rahmawati berharap hitungan tarif Kota Bandung bisa sama dengan Kabupaten Bandung di Rp1.510 liter/detik. Dengan harga sebesar itupun, pihaknya mencatat hanya bisa memperoleh keuntungan Rp19 juta per bulan. “Padahal kami harus memperbaiki seluruh jalur distribusi di Selatan karena ada kebocoran juga, itu investasinya saja mencapai Rp98 miliar. Kita break event point-nya kapan?” tuturnya.
Namun pihaknya menyepakati agar persoalan tarif ini dihitung ulang bersama seluruh pihak. Namun opsi agar tarif sama dengan Kabupaten Bandung akan tetap diperjuangkan mengingat dari kawasan Bandung Selatan sudah banyak mengajukan sambungan baru. “Itu kebanyakan MBR. Akan konflik kalau pipa ditanam di sana tapi mereka tidak terlayani, minimal sama dengan kabupaten Bandung, itu pun untungnya Rp19 juta,” katanya.
Dihubungi terpisah, Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Bandung mengaku khawatir dengan rencana pemasangan pipa untuk SPAM Bandung Raya dari mata air Sungai Cisangkuy akan membuat kekeringan ribuan hektar sawah di lima kecamatan di Kab Bandung.
Ketua KTNA Kabupaten Bandung, Nono Sambas mengungkapkan, lima kecamatan yang terancam mengalami kekeringan itu antara lain Cimaung, Pameungpeuk, Banjaran, Katapang, Baleendah dan Cangkuang. Karena sumber air yang akan diambil berasal dari aliran Sungai Cisangkuy.
"Kalau dari Cisangkuy tentu saja kami menolaknya, ribuan hektare sawah ini mau diairi dari mana. Sayangnya, Bupati Bandung malah mengizinkan, dengan alasan nantinya akan ada suplai atau tambahan air dari Cibatarua Kertasari yang dimasukan ke Situ Cileunca dan disalurkan ke Cisangkuy,"kata Nono.
Pihaknya menilai kalaupun akan ada penambahan air dari Cibatarua dibangunkan dulu waduk Cibataruanya. "Setelah itu baru pemasangan pipa untuk SPAM regional, sehingga tidak akan terjadi kekurangan air untuk pertanian maupun diambil untuk SPAM regional," ujarnya. (K6,K57)
