Bisnis.com, JAKARTA--Isu pengembangan energi baru terbarukan (EBT) makin menjadi isu global, untuk itu Indonesia tidak boleh kehilangan momentum untuk mengembangkan energi ramah lingkungan ini.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Rida Mulyana mengatakan dalam pertemuan the 22nd Conference of the Parties (COP 22) di Marrakesh, Maroko, beberapa waktu lalu disebutkan saat ini sektor energi disinyalir masih sebagai faktor utama dalam terjadinya perubahan iklim.
"Tidak ada yang salah dengan dengan penggunaan energi fosil, apa yang kita nikmati sekarang sebagian besar dari hasil dari energi fosil, tapi trend kedepan penggunaan energi baru terbarukan mempunyai porsi lebih,"kata dia seperti dikutip dalam situs resmi Ditjen EBTKE, (26/11).
Rida menambahkan pemanfaatan EBT juga diikuti oleh upaya konservasi energi. "Penghematan energi lebih menguat,"ujarnya.
Namun, lanjut dia, dalam upaya pengembangan EBT yang juga diikuti oleh konservasi energi pihaknya selalu melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kondisi global maupun dalam negeri. "Ini sudah dunia global jadi kondisi negara lain sangat berpengaruh,'tutur Rida.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Konservasi Energi Farida Zed menjelaskan tindak lanjut dari hasil persidangan COP 22 antara lain menghimpun daya termasuk di dalamnya anggaran, manusia, perencanaan kebijakan dan program dalam upaya pencapaian target-target National Determined Contribution (NDC) di Indonesia khususnya sektor energi yaitu penurunan emisi GRK sebesar 314 juta ton CO2e (unconditional) atau 398 juta ton CO2e(conditional) pada tahun 2030.
"Tindak lanjut lain, meningkatkan kapasitas dan pemahaman terhadap metodologi serta prosedur dalam rangka transparansi dan akuntabilitas aksi yang dilaksanakan pada sektor energi,"tambahnya.'
Kemudian, lanjut dia, meningkatkan koordinasi dan pemahaman dalam memanfaatkan fasilitas - fasilitas yang tersedia, baik dalam bentuk pendanaan, capacity building, transfer teknologi dalam kerangka NDC.
"Terakhir memanfaatkan momentum dukungan dan komitmen dari pemangku kepentingan non Pemerintah (litbang, swasta, dan civil society organization) dalam penurunan emisi GRK sektor energi, khususnya dalam mempercepat dan memperbesar dampak aksi Pemerintah," pungkas Farida.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
