Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menilai tawaran yang diberikan oleh pemerintah Jepang terkait proyek kereta medium Jakarta-Surabaya menjadi salah satu pilihan yang menarik. Oleh karenanya, delegasi Indonesia akan melakukan pertemuan finalisasi pada 21 Desember, khususnya menyangkut kandungan lokal.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihaknya bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk melaporkan empat isu utama, salah satunya menyangkut proyek kereta medium Jakarta-Surabaya.
Saat ini, lanjutnya, pihaknya masih memproses dan mempersiapkan proyek tersebut karena pada 21 Desember akan ada pertemuan di Jepang untuk melakukan finalisasi proyek itu.
“Kalau memang itu jadi, tentu masih banyak pilihan lain, tapi kelihatannya Jepang ini menjadi salah satu pilihan yang menarik,” katanya di Kompleks Istana Negara, Kamis (17/11/2016).
Dia mengungkapkan pemerintah saat ini masih melakukan finalisasi, misalnya berkaitan dengan pinjaman. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah mendiskusikan apakah skema yang diambil mengarah ke government-to-government (G-to-G), business-to-business (B-to-B) atau yang lain.
Namun, dia menjelaskan jika tawaran dari Jepang sangat menarik. Pasalnya, bunga dipatok rendah kurang dari 1% dengan grace period 10 tahun dan periode pembayaran 40 tahun sehingga total 50 tahun.
Pihaknya juga bakal melakukan negosiasi dengan pemerintah Jepang terkait kandungan lokal (local content) apakah 30% atau 50%. Indonesia, lanjutnya, juga harus dilibatkan dalam detail engineering.
Tak hanya itu, dia juga meminta agar studi kelayakan bisa dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang untuk teknisnya juga akan dibantu oleh Jepang. “Dengan begitu, kita harapkan penggunaan local content lebih banyak lagi.”
Adapun, untuk studi kelayakan (feasibility study/FS) ditargetkan bisa dimulai pada Januari 2017. Hanya saja, pihaknya belum bisa memastikan apakah pelaksanaan FS tersebut bisa diselesaikan dalam durasi 6 bulan.
Pasalnya, Luhut menilai ada sejumlah persoalan teknis yang perlu dihitung dengan cermat, misalnya kondisi rel yang berbelok terlalu tajam dan harus membangun underpass sebanyak 900 titik.
Kendati demikian, pejabat yang pernah menduduki kursi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan ini mengungkapkan jika proyek ini akan menciptakan lapangan kerja yang sangat banyak serta memberikan dampak ekonomi yang besar. Pasalnya, kereta medium ini juga ditargetkan bisa membawa kontainer.
Beberapa waktu lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan jika pihaknya masih memberi kesempatan ke banyak negara yang memiliki kemampuan di sektor perkeretaapian berkaitan dengan proyek kereta medium ini.
“[Selain Jepang] Belum tahu. Nanti Dilihat. Kita kasih kesempatan ke banyak negara, ya mereka-mereka yang memiliki kemampuan di sektor kereta api, bisa dari Eropa, bisa dari AS, bisa dari China,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (8/11/2016).
Namun, berkaitan dengan proyek tersebut saat ini masih menunggu kajian dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang ditargetkan tuntas dalam jangka waktu dua bulan.
Awalnya, lanjutnya, BPPT meminta jangka waktu pre-elimanary study bakal diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan, tetapi Kementerian Perhubungan meminta agar bisa diselesaikan 2 bulan. “Dengan dasar itu kita bisa menentukan apa yang akan dilakukan, kita serahkan ke BPPT.”
Pre-elimenary studi itu nantinya akan dibawa ke investor Jepang. Hanya saja, pihaknya belum bisa memastikan bagaimana mengenai skema pendanaan. Namun, dia mengungkapkan jika swasta memperoleh prioritas. “Ya belum tahu, kalau bisa swasta, jangan pemerintah,” ujarnya.
