Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Perhubungan akan menugaskan PT Angkasa Pura I untuk mengatur kapasitas waktu alokasi terbang untuk penerbangan ekstra dan tidak berjadwal di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan Bandara Juanda Surabaya.
Hal itu bertujuan agar kapasitas waktu alokasi terbang di kedua bandara tersebut dapat diatur secara maksimal, sehingga lonjakan permintaan angkutan udara pada periode Oktober-Maret (winter season) dapat terakomodir.
Sekretaris Perusahaan PT Angkasa Pura I Israwadi mengatakan penugasan itu merupakan tindaklanjut dari pertemuan Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) Ngurah Rai dan Juanda dengan Direktorat Perhubungan Udara Kemenhub pada 28 Oktober 2016.
“Nantinya, akan turun surat keputusan dirjen perhubungan udara yang menyatakan bahwa pengaturan penerbangan ekstra dan carter di Ngurah Rai itu bakal dikelola oleh bandara,” katanya di Jakarta, Selasa (15/11).
Dengan surat keputusan dirjen perhubungan udara baru tersebut, lanjut Israwadi, Kemenhub selaku regulator bakal merevisi Peraturan Dirjen Perhubungan Udara No. 280/2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Slot Time.
Dia meyakini bahwa perizinan untuk penerbangan ekstra dan carter dapat berjalan lebih cepat mengingat keputusan tidak lagi harus melalui Indonesia Airlines Slot Management (IASM), namun cukup oleh pengelola bandara yang berkoordinasi dengan AirNav Indonesia.
“Jadi, perbedaannya itu terletak kepada unit yang memutuskan pesawat carter dapat terbang atau tidak. Dulu harus melalui IASM [Indonesia Airlines Slot Management) baru ke bandara dan LPPNPI. Nah sekarang cukup pengelola bandara,” tuturnya.
Selain perubahan dalam tata cara pengelolaan slot time, pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya juga berencana membatasi kecepatan pesawat ke Ngurah Rai. Saat ini, rencana tersebut sedang dibicarakan.
Meski tidak menjelaskan secara detail, Israwadi menilai pembatasan kecepatan pesawat bakal berpengaruh kepada pengaturan trafik pergerakan pesawat, dan kapasitas fasilitas sisi udara di Ngurah Rai.
“Tapi itu baru wacana dari teknik operasional. Ini lebih ke LPPNPI [Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia], dan airlines. Namun yang pasti, ini menjadi upaya jangka pendek kami untuk meningkatkan kapasitas slot time,” ujarnya.
Seperti diketahui, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya menginginkan agar Bandara Soekarno Hatta Cengkareng dan Ngurah Rai dapat lebih banyak memberikan ruang untuk kegiatan penerbangan internasional.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, dia menilai bahwa bandara-bandara di Indonesia harus diatur secara hirarki, sehingga fungsi dari setiap bandara menjadi jelas, apakah sebagai bandara pengumpul atau pengumpan.
“Jadi harus me-manage penerbangan ke dua titik ini dengan suatu hirarkis, sehingga pesawat seperti Bombardier, ATR, dan pesawat berkapasitas kecil lainnya itu, jangan langsung ke Bali atau Soetta [Soekarno-Hatta],” tutur Budi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
