Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kapal Perintis & Tol Laut Diharapkan Tekan Biaya Logistik

Pengusaha kapal yakin program kapal perintis dan tol laut bisa memberikan subsidi angkutan barang guna mendorong penurunan disparitas harga yang terlampau tinggi agar menjadi lebih murah.
Kawasan Tanjung Buton/Ilustrasi-skpd.lamr-kabsiak.or.id
Kawasan Tanjung Buton/Ilustrasi-skpd.lamr-kabsiak.or.id

Bisnis.com, JAKARTA – Pengusaha kapal yakin program kapal perintis dan tol laut bisa memberikan subsidi angkutan barang guna mendorong penurunan disparitas harga yang terlampau tinggi agar menjadi lebih murah.


Presiden Direktur PT Pelayaran Salam Bahagia, Johnson W. Sutjipto mengatakan program tol laut janganlah disamakan seperti program angkutan barang pada umumnya, karena program ini special dari pemerintah dan mendapatkan subsidi.


“Selain tol laut, program kapal perintis juga ada dengan kapal RoRo {roll on-roll off] seperti Ferry, dananya dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Sementara keperintisan laut dari Ditjen Laut ada 50 milik pemerintah, 50 trayek diberikan ke swasta jadi sekitar 100. Sebetulnya dari kita semua kita sudah semakin terkoneksi,” jelas Johnson di Century Park Nasional, Senin (14/11).


Johnson memandang kebijakan subsidi bahan bakar untuk angkutan barang hanya berlaku bagi operator dari perusahaan pelat merah. Sementara belum semua pengusaha kapal tol laut dan kapal perintis yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners Association (INSA) telah mendapatkan subsidi.


“Jadi untuk mengoptimalkan keterisian barang tol laut, sebenarnya itu kembali kepada koordinasi pengusaha daerah setempat dengan Kadis [Kepala Dinas] Perdagangan daerah setempat. Tidak bisa diobral--obral demi meningkatkan keterisian maka semua pedagang harus isi, karena setiap pedagang harus punya rekomendasi,” katanya.


Rekomendasi angkutan barang itu diyakini Johnson menjadi langkah pemerintah untuk meningkatkan geliat bisnis perkapalan khususnya mengoptimalisasi kinerja tol laut untuk mencapai target di atas 60%. Menurutnya, tingkat keterisian barang tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya kepada operator kapal, melainkan juga kepada pedagang komoditas tertentu di setiap daerah.


“Jadi apakah keterisian tol laut nanti dengan swasta bisa meningkat atau tidak sebenarnya bukan tergantung kami tetapi Kementerian Perdagangan,” tegasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper