Pelabuhan Patimban : Kontrak Pinjaman Tuntas Kuartal I 2017

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan perjanjian kontrak pinjaman (financial closing) Pelabuhan Patimban rampung pada April 2017 dengan merampungkan sejumlah perizinan yang masih menghambat.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan progress Pelabuhan Patimban memang masih menunggu detailed engineering design (DED) dan terkendala masalah izin, soal analisis dampak lingkungan (AMDAL), Rencana Tata Ruang Wilayah.

Hal ini mengingat adanya penambahan rencana jalan tol dan kereta barang yang terintegrasi ke pelabuhan.

"Itu belum beres, itu formalitas surat menyurat antar departemen," tutur Budi Karya Sumadi di Gedung BPPT, Jumat (11/11).

Dalam rapat koordinasi pertama percepatan proyek Pelabuhan Patimban di kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman Menhub Budi menyebut pemerintah akan melengkapi semua persyaratan agar mempercepat pinjaman dari Jepang.

Kemenhub juga mulai melakukan kajian bersama dengan Jepang mengenai proyek Pelabuhan Patimban tersebut, baik dari kelaikan proyek, besaran pembiayaan, skema pembayaran dan lain sebagainya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS. Brodjonegoro juga mengakui masih adalah masalah terkait pengadaan lahan di Pelabuhan Patimban.

"Kami intinya sudah memasukkan ke dalam bluebook, jadi akan menggunakan skema pinjaman dari JICA," katanya.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A. Tonny Budiono menyatakan financial close Pelabuhan Patimban akan ditandatangani antara April sampai Mei 2017. Financial closing itu akan dikoordinasikan oleh Bappenas.

"Loan kita rampungkan sekitar itu. April-Mei 2017, mengikuti Jepang," jelasnya.

Untuk mempercepat proses pembangunan Pelabuhan Patimban, pada 25 November 2016 mendatang Kemenko Maritim akan melakukan rapat koordinasi lanjutan.

Plt Bupati Subang, Jawa Barat, Imas Aryumningsih mengatakan pembebasan lahan untuk jalan tol terintegrasi yang belum sepenuhnya rampung harus diselesaikan.

Hal ini berpotensi menghambat pembangunan Pelabuhan Patimban maka harus diselesaikan paling lambat awal 2017.

"Intinya kami merevisi itu kan ke provinsi. Pengajuan pemerintah daerah dari kabupaten dan provinsi bekerjasama supaya RTRW ini bisa layaklah untuk bisa bekerjasama," tuturnya.

Imas memaparkan selain jalan tol, di Pelabuhan Patimban akan terintegrasikan dengan kereta barang dari Pegaden ke Patimban.

"Pemda belum ikut campur untuk yang itu [kereta barang]. Hanya yang sudah jelas, antara swasta murni atau G2G nah itu masih belum ketahuan," ungkapnya.

Bappenas memang resmi memasukkan proyek Pelabuhan Patimban ke dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah atau bluebook dengan nilai pinjaman sebesar US$1,7 miliar.

Tahap selanjutnya negosiasi antara pemerintah dengan Jepang akan kembali berlanjut, setelah proyek Patimban resmi masuk dalam bluebook.

Nantinya Kemenhub juga menyiapkan anggaran guna mendukung proyek Pelabuhan Patimban tersebut, misalnya terkait pengadaan lahan dan lain sebagainya.

Asal tahu saja, dana pendamping pinjaman untuk proyek Pelabuhan Patimban diproyeksikan sebesar US$595 juta.

Patimban diproyeksikan mulai beroperasi sekitar 3,4 juta TEUs/tahun pada 2021.

Kapasitas pelabuhan juga akan dikembangkan menjadi 7,5 juta TEUs sampai 8 juta TEUs/tahun dengan proses pembangunan mencapai fase 3.