Bisnis.com, TANGERANG—Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Banten yang didominasi oleh lulusan SMK mengindikasikan bahwa tujuan pendirian SMK untuk menciptakan lulusan siap kerja masih belum terwujud.
Sepanjang Februari-Agustus 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase pengangguran yang mengenyam pendidikan menengah (SMA/SMK) tumbuh menjadi 44,68% dari 40,73%.
Jika dirinci, TPT SMK menempati posisi tertinggi pengangguran sebanyak 13,54% pada Februari 2016 dan turun menjadi 13,14% pada Agustus 2016.
“Pengangguran terbesar berasal dari SMK bisa diartikan bahwa terdapat kelebihan suplai dari sisi jumlah pencari kerja atau lowongan yang ada tidak sesuai dengan jurusan,” Kepala BPS Banten Agoes Soebeno kepada Bisnis, Kamis (10/11/2016).
Tak hanya, penyerapan tenaga kerja di Banten juga didominasi oleh penduduk yang memiliki pendidikan rendah yakni SD ke bawah. Kendati demikian, dalam satu semester terjadi sedikit penurunan persentase penduduk bekerja berpendidikan rendah dari 34,73% menjadi 34,45%.
Perbaikan kualitas pekerja ditunjukkan dengan kecenderungan meningkatnya penduduk bekerja berpendidikan tinggi (diploma dan universitas). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi meningkat dari 15,93% menjadi 17,72%.
“Sebenarnya, lowongan pekerja di Banten cukup banyak. Tetapi, yang dibutuhkan memang kebanyakan adalah pekerjaan yang informal sehingga mereka banyak bekerja di sektor informal. Fluktuasi pekerja informal juga akan mempengaruhi penghitungan TPT di Banten,” ucapnya.
Persentase pekerja formal di Provinsi Banten lebih tinggi dibanding pekerja informal. Pada Agustus 2016, pekerja formal tercatat sebanyak 3,1 juta orang atau sebesar 61,52%. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan semester sebelumnya yakni 59,73%.
PENGALIHAN KEWENANGAN
Pemerintah Provinsi Banten dan delapan kabupaten/kota juga sudah resmi menyerahkan kewenangan sebanyak 13 sub urusan konkuren secara bertahap hingga 31 Desember tahun ini.
Adapun, pengalihan kewenangan tersebut meliputi urusan pendidikan menengah, pengelolaam terminal tipe A dan tipe B, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan petugas, pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan.
Selain itu, pengalihan kewenangan juga mencakup penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional, penyediaan dana untuk khalayak masyarakat tidak mampu,serta pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang di daerah terpencil dan pedesaan.
“Ini akan dijalankan secara bertahap, sekarang masih dalam tahap pendataan SMA dan SMK. Pengalihan kewenangan ini tentunya juga akan membebani RAPBD Banten tahun depan,” kata Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Banten Mahdani.
Khusus pengalihan wewenang SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, dirinya mengungkapkan hal tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Tujuan dari pengalihan kewenangan ini adalah pengelolaan menjadi terpusat sehingga diharapkan mampu meningkatkan mutu SMA dan SMK di seluruh Banten,” katanya.
