Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Setelah Tiga Kota, Pameran Perumahan Rakyat Hadir di Jakarta

Setelah sukses dengan Pameran Rumah Rakyat 2016 di tiga kota, yaitu Jambi (12 – 16 Oktober 2016), Banyuwangi (14 – 18 Oktober 2016) dan Kendari (26 – 30 Oktober 2016), Pameran Rumah Rakyat 2016 kini hadir di Jakarta.
Rumah. /Bisnis.com
Rumah. /Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah sukses dengan Pameran Rumah Rakyat 2016 di tiga kota, yaitu Jambi (12 – 16 Oktober 2016), Banyuwangi (14 – 18 Oktober 2016) dan Kendari (26 – 30 Oktober 2016), Pameran Rumah Rakyat 2016 kini hadir di Jakarta.

Pameran ini akan berlangsung selama 5 hari, mulai 9 hingga 13 November mendatang di Exhibition Hall Gedung Smesco, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.  

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam sambutannya saat pembukaan pameran ini mengatakan, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menekan harga rumah agar terjangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kementerian PUPR melakukan berbagai upaya mulai dari KPR subsidi dengan skema KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), bantuan selisih bunga, bantuan uang muka dan penyederhanaan-penyederhanaan regulasi dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi XIII, yang menyederhanakan 33 jenis regulasi menjadi 11 regulasi, dan memangkas waktu pengurusan ijin hingga 700 hari menjadi tidak lebih dari 44 hari.

Bagi para pengembang rumah MBR, Kementerian PUPR juga menyiapkan bantuan prasarana umum (PSU) bagi kawasan permukiman seperti akses jalan lingkungan dan drainase. Menteri Basuki mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pameran ini untuk mendapatkan rumah subsidi pemerintah yang terjangkau dan layak huni.

“Ini uang dari APBN semua jadi silakan manfaatkan sebesar-besarnya untuk mendapatkan rumah layak huni,” kata Menteri Basuki melalui siaran pers, Rabu (9/11/2016).

Turut hadir dalam pembukaan pameran, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Suharso Monoarfa, Dirjen Pembiayaan Perumahan Maurin Sitorus dan Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Budi Hartono.

Ditambahkan Menteri Basuki, program sejuta rumah yang digaungkan pemerintah merupakan upaya percepatan penyediaan perumahan sebagai salah satu hak warga negara yang diamanatkan oleh konstitusi. Namun, menurutnya tidak bisa hanya Kementerian PUPR saja tapi juga mengajak pemerintah daerah karena izin-izin ada di pemerintah daerah.

“Kalau perizinan dipermudah maka biayanya juga akan menjadi lebih murah. Karena dengan 11 perizinan waktu 44 hari maksimal dihitung biaya perizinan hanya menjadi 30 persen. Ini akan mempengaruhi harga rumah yang ditawarkan kepada para konsumen yang membutuhkan khusus nya untuk MBR,” jelasnya.

Pameran rumah rakyat kali ini mengangkat tema sesuai dengan Hari Habitat Dunia 2016 yaitu “Perumahan Penggerak Perkotaan Berkelanjutan”.

Peserta pameran disamping Kementerian PUPR, juga kalangan bank pelaksana yang sudah mengadakan perjanjian kerjasama operasional dengan PPDPP, Bapertarum PNS, Perum Perumnas, pengembang perumahan anggota asosiasi perumahan seperti REI, Apersi, Apernas, Asperi, Aspera, dan Asprumnas.

Direktur Utama PPDPP, Kementerian PUPR Budi Hartono selaku penyelenggara pameran mengatakan tujuan pameran ini adalah mempertemukan masyarakat yang membutuhkan rumah dan para pengembang perumahan MBR.

Untuk rumah dengan skema KPR FLPP di Jakarta harganya sebesar Rp133,5 juta. Secara total penyaluran dana FLPP yang dikelola oleh PPDPP dari tahun 2010 sampai dengan bulan September tahun 2016 adalah sebanyak 475.452 unit dengan nilai FLPP sebesar  Rp 26,29 Triliun.

Sebaran penyaluran dana FLPP tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober 2016 berdasarkan jenis KPR yang terdiri atas KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun. KPR Sejahtera Tapak mendominasi penyerapan dana FLPP yaitu mencapai 475.677 unit.

Sebaran penyaluran dana FLPP tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober 2016 berdasarkan provinsi, 3 (tiga) tertinggi adalah provinsi Jawa Barat, Banten dan Jawa Timur.  Sedangkan dari sisi pekerjaan swasta (74%), PNS (13%) dan wirawasta (8%).

Sampai dengan akhir bulan September 2016 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional antara PPDPP dengan 24 bank pelaksana, yaitu:

1. BTN
2. BTN Syariah
3. Bank Mandiri
4. Bank BRI
5. Bank BRI Syariah
6. Bank BNI
7. Bank Artha Graha
8. Bank Sumsel Babel
9. Bank Sumsel Babel Syariah
10. Bank Riau Kepri
11. Bank Sumut
12. Bank Kalteng
13. Bank Papua
14. Bank Jatim
15. Bank NTT
16. Bank Sumut Syariah
17. Bank Sultra
18. Bank Kalsel
19. Bank DIY
20. Bank Nagari
21. Bank NTB
22. Bank BJB
23. Bank Jateng
24. Bank Mayora


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Fatkhul Maskur
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper