Bisnis.com, BANDUNG - PT Kereta Cepat Indonesia-China menargetkan pembebasan lahan di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi untuk pembangunan proyek cepat Jakarta-Bandung akan tuntas pada Desember 2016.
Koordinator pendataan proyek pembangunan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Ajang Suparman mengatakan pihaknya menargetkan pengerjaan fisik untuk pembangunan rel bisa dilakukan mulai tahun depan.
"Sejauh ini, pembebasan lahan di Bandung Barat terdapat di 17 desa dari 4 kecamatan dan yang sudah hampir selesai itu empat desa yakni Kertamulya, Nyalindung dan Cempaka. Sedangkan Desa Leuwigajah di Padalarang dihentikan dulu karena tidak ada kesepakatan soal harga," katanya kepada Bisnis, Senin (31/10/2016).
Menurutnya, untuk pembebasan lahan itu setiap desa rerata menghabiskan anggaran hingga Rp93 miliar. Sekalipun, di lapangan masih banyak ditemukan lahan yang belum dibebaskan, pihaknya akan menggebernya agar tuntas pada waktunya.
Adapun mengenai lahan milik pemda maupun instansi pemerintah lainnya seperti militer, dipastikan tidak akan mengalami kendala berarti karena sesuai kesepakatan akan dilakukan ruislag atau tukar guling.
"Tanah pemda juga sama akan kami tukar guling. Untuk tanah milik TNI pun kami sudah melayangkan surat kepada panglima dan presiden," ungkapnya.
Dia menjelaskan pembangunan jalur kereta cepat akan mengambil lahan warga dengan lebar bervariasi, dari 15 meter--30 meter. Namun, di beberapa titik ada juga yang mencapai 50 meter karena akan dibangun terowongan menembus gunung.
"Terowongan ini akan dibangun di titik tertentu, seperti di Desa Bojongkoneng yang akan dibangun terowongan sepanjang 1,5 kilometer. Jadi, lahan yang dibebaskan lebih lebar, yakni hingga 50 meter,” paparnya.
Sementara itu, Pemkab Bandung Barat memastikan dua bidang tanah yang merupakan asetnya terkena proyek pembangunan proyek Kereta Cepat Jakat-Bandung. Saat ini, panitia pembebasan lahan proyek tersebut tengah meneliti kelengkapan dokumen aset.
Bupati Bandung Barat Abubakar menyatakan aset pemda yang terkena proyek itu antara lain tanah Desa Nyalindung di Kecamatan Cipatat dan aset Rumah Potong Hewan (RPH) di Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang.
"Menyangkut aset pemkab, ada tim khusus untuk pembebasan tanah. Kami akan tindaklanjuti agar pembebasan lahan ini bisa berjalan lancar. Tapi, kami belum tahu luas aset pemkab yang akan dibebaskan, masih menunggu kejelasan dari mereka," ujarnya.
Menurut dia, informasi mengenai dua aset yang terdampak proyek akan diketahuinya setelah menerima surat dari KCIC. Bahkan, beberapa waktu lalu pihak KCIC juga sudah meminta izin untuk melakukan penelitian terhadap tanah milik pemkab. Penelitian diperlukan agar jalur yang terkena proyek Kereta Cepat tersebut memang layak digunakan.
Selain lahan milik pemkab, KCIC juga tengah fokus terhadap pembebasan tanah milik warga, tetapi pemkab dipastikan tidak intervensi dalam prosesnya.
"Saya sudah berkoordinasi dengan BPN rencana pembebasan tanah oleh PT KCIC. BPN mengaku pembebasan itu dilakukan langsung dengan pemilik lahan karena ini bukan melalui panitia," katanya.
Abubakar mengingatkan agar masyarakat lebih hati-hati dalam negosiasi serta tidak terjebak oleh sejumlah pihak terutama spekulator pada saat melepas tanah warga.
"Kami akan bertindak jika ada laporan dari masyarakat terkait pembebasan lahan. Begitu juga ketika ada keluhan dari PT KCIC di lapangan," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
