Bisnis.com, JAKARTA – Atas tuntutan pemerintah, pelaku usaha transportasi dan logistik siap menjalankan komitmen disiplin berbisnis guna memberantas budaya pungutan liar.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pihaknya siap melakukan penuntasan masalah pungutan liar (pungli) pada layanan publik jembatan timbang yang berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk menimbang volume muatan barang.
Dia mengakui bahwa jembatan timbang menjadi salah satu sarana yang subur bagi oknum pemerintah daerah melakukan pungli. Adapun upaya penuntasan pungli pada jembatan timbang ini akan dibuatkan pilot project oleh Kemenhub. Nantinya pilot project ini berlokasi di Jawa kemungkinan besar di Jawa Tengah, di Sulawesi, dan Pulau Sumatera.
“Kita harus menemukan cara berkoordinasi menyusun aturan, sistem, kita terapkan dan uji coba [pilot project] bersama, dan kita akan mencari cara-cara yang tidak linier,” tutur Menhub Budi Karya Sumadi, di Hotel Century Park, Selasa (25/10).
Budi mengakui uji coba pilot project ini akan mulai diterapkan dalam waktu 2 minggu sampai satu bulan. Sampai saat ini jembatan timbang masih akan diserahkan kepada daerah, nantinya per Januari 2017 pihaknya akan mengambil alih jembatan timbang dan melengkapi fasilitas jembatan timbang dengan teknologi infromasi.
Sebagai pertimbangan dalam merumuskan pilo project, Dirjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Arie Setiadi Moerwanto menyatakan kelebihan muatan beban namun tetap bisa beroperasi mempengaruhi kondisi jalan karena mengkibatkan banyak kerusakan. Oleh sebab itu menurut Arie banyak aspek yang perlu dideregulasi terkait pembangunan jalan agar bisa menuntaskan masalah jembatan timbang.
“Kalau beban muatannya berlebih yang menanggung adalah otoritasnya. Akhirnya, yang rugi pemerintah juga,” jelas Arie.
Dia menerangkan pada 2010, angkutan barang yang layak jalan di jalur Pantura sebenarnya hanya 21%. Sisa 48% mengangkut beban jalan yang lebih besar dari kemampuan muatan. Alhasil jalan yang diekspektasi selama tiga tahun, hanya bisa bertahan satu tahun. Arie pun menilai besarnya beban angkutan juga disebabkan oleh lokasi kawasan industri yang tidak tersegmentasi dengan baik.
Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menilai pungli adalah bagian dari budaya ketidakdisiplinan seluruh elemen masyarakat.
Dia mengimbau agar pemberantasan pungli tidak hanya dibebankan sebagai tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kesadaran segenap elemen masyarakat.
“Coba, pengusaha ini juga apakah semua sudah mengangkut barang sesuai kapasitas muatan? Coba kita jujur, kalau kita mau perbaikkan kita harus punya harapan dan komitmen bersama-sama,” tutur Ganjar.
Dia pun menegaskan bahwa tidak semua pelaku pungli adalah pelaku usaha angkutan truk. Menurutnya, ada banyak pihak yang berkontribusi dalam menyuburkan sistem pungli pada jembatan timbang.
Menanggapi Gubernur Ganjar, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Gemilang Tarigan mengakui bahwa banyak sekali anggotanya yang mengoperasikan truk melebihi muatan.
“Ya, masih ada 90% itu over tonase,” kata Gemilang.
Menurutnya, kalangan pengusaha truk mengharapkan pemerintah melonggarkan ketentuan muatan maksimum yang diizinkan agar pengusaha tidak terjebak dalam rantai pungli.
Gemilang mengaku bahwa para pengusaha truk menyarankan pemerintah untuk memaksimalkan izin tonase dala jumlat berat badan yang diizinkan (JBI) untuk truk yang melintas di jalan kelas I. Selama ini penentuan JBI mengacu pada Muatan Sumbu Terberat (MST) kendaraan. Dia menilai maksimalisasi izin tonase itu juga menjadi standar umum yang berlaku di seluruh Indonesia.
“Lebih baik pemerintah memberikan JBI maksimum untuk truk-truk yang harus lewat di jalan kelas I. Lalu selanjutnya Pemerintah pasang saja rambu-rambu larangan agar truk-truk tersebut tidak boleh masuk ke jalan kelas II atau di bawahnya," ungkap Gemilang Tarigan.
Alasan lain pembatasan tonase ini memang membuat bisnis angkutan barang sulit bersaing. Pasalnya, JBI yang kecil membuat proses pengangkutan barang membutuhkan armada lebih banyak. Biaya transportasi dan logistik ikut meningkat dan berimbas pada harga jual barang atau produk dari industri penghasil yang dijual ke konsumen menjadi lebih mahal.
Meskipun demikian, Gemilang menyanggupi ajakan pemerintah untuk menghapuskan budaya buruh yang tidak disiplin dalam berbisnis. Dia berharap langkah tersebut bisa mendorong daya saing industri dalam negeri.
Agus Santoso, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Perhubungan menegaskan Kemenhub akan ikut menyusun jalur logistik yang berfungsi memetakan jalan-jalan di seluruh daerah yang bisa menjadi sarana pengangkutan dengan muatan berlebih.
“Kami akan menentukan jalur logistiknya, dan Kementerian PU yang akan membangun jalan sesuai dengan ketentuan kapasitasnya,” terang Agus.
Pengamat Ekonomi Faisal Basri menilai pemerintah daerah dan beberapa oknum sudah menjadikan pungli jembatan timbang sebagai salah satu tambahan pemasukkan kas daerah.
Hal tersebut terlanjur membudaya dan perlu kinerja ekstra untuk menuntaskannya. Oleh sebab itu untuk mengurangi ketergantungan sektor logistik terhadap angkutan darat.
“Angkutan darat yang berat-berat ini tidak bisa selalu memakai jalur darat, harus dipindahkan ke darat dan jalur kereta api,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
