Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha bisnis pusat logistik berikat mengharapkan pemerintah bisa bersinergi untuk mengharmonisasi regulasi agar proses bisnis pusat logistik berikat semakin kondusif.
Ivy Kamadjaja, Deputi CEO PT Kamadjaja Logistic, mengakui pascaperesmian Kamadjaja Logistic sebagai salah satu penerima fasilitas pusat logistik berikat (PLB) tahap I pihaknya tidak langsung menerima customer layaknya PLB lain.
“Kami sejak diresmikan banyak challenge. Hanya proses secara teknis dan customer agar customer bisa masuk itu masih rumit. Makanya kami sejak Maret diresmikan tidak langsung beroperasi,” kata Ivy kepada Bisnis di Jakarta International Expo Kemayoran, Kamis (20/10/2016).
Dia menyatakan ketika Kamadjaja Logistic hendak memulai proses bisnis dengan klien produk consumer good yaitu Frisian Flag, banyak benturan regulasi yang membuat kerja sama tersebut tidak bisa langsung berjalan.
“Ada beberapa hal dalam proses clearance, baik itu di Bea dan Cukai ataupun di kementerian dan lembaga teknis lain yang panjang, dan itu juga membuat customer kami harus berhati-hati agar tidak melanggar juga,” tuturnya.
Beberapa kendala lain yang kerap menjadi hambatan dalam proses bisnis PLB adalah kondisi lokasi. Ivy memberi contoh misalnya letak bisnis PLB Kamadjaja Logistic di Cibitung, Bekasi, yang ternyata belum tentu cocok dengan lokasi pabrik customer.
“PLB itu juga harus melihat kecocokan lokasi dengan kebutuhan customer. PLB itu harus berada di sekitar kawasan industrinya juga, itu baru feasible. Misalnya, PLB kami yang di Cibitung belum tentu feasible jika digunakan pabriknya di Jakarta Utara,” jelas Ivy.
Meskipun demikian, Ivy mengakui klien PLB Kamadjaja Logistic berhasil menghemat biaya karena tidak ada biaya tambahan untuk storage di pelabuhan. Dia memaparkan nilai penghematn di PLB Kamadjaja Logistic juga sangat tergantung dari volume barang serta jenis barang yang disimpan.
“PLB ini bermacam-macam industrinya, mungkin itu penyebab tiap perusahaan masalahnya berbeda-beda. Lagipula lembaga yang mengikat produk-produk untuk PLB itu juga macam-macam, tidak hanya Bea dan Cukai, misalnya produk-produk kami itu berurusan dengan BPOM [Badan Pemeriksa Obat dan Makanan],” sambungnya.
Ivy berharap agar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bisa melakukan koordinasi dan harmonisasi regulasi dengan kementerian ataupun lembaga teknis lain yang membawahi semua industri.
“Kami berharap tidak ada kendala lagi di peraturannya, proses in dan out supaya sama-sama mulis karena ada beberapa peraturan yang sudah masuk tetapi nanti harus bagaimana nih? Nah, itu semua harus di review karena setiap komoditas punya aturan yang berbeda,” imbuhnya.
Ivy menambahkan seiring dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang terjun dalam bisnis PLB, Kamadjaja Logistic juga akan melakukan ekspansi bisnis PLB ke lokasi-lokasi lain yang strategis.
“Kami akan mengkaji dulu kebutuhan dan marketnya ada atau tidak, kita tidak mau langsung buka terus. Yang pasti kami punya planning, baik di Jawa ataupun di luar Jawa. Kami mau cek consumer dan infrastruktur penunjangnya.”
