Bisnis.com, JAKARTA--Pembangunan ekonomi nasional berawal dari desa sebagai ujung tombak. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana desa hingga Rp46,98 triliun.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menyatakan wilayah perdesaan menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi nasional.
“Pembangunan itu dimulai dari desa. Ini menjadi ujung tombak pemerintahan Presiden Jokowi,” katanya, Rabu (19/10/2016).
Rosan menuturkan hal itu saat berdialog dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo di Menara Kadin.
Pertemuan jajaran Kadin Indonesia dan menteri Kabinet Kerja bertujuan mendapatkan masukan pemerintah tentang langkah-langkah yang harus dilakukan kalangan dunia usaha untuk meningkatkan kontribusi dalam pembangunan ekonomi.
Dialog dipandu Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengolahan Makanan dan Industri Peternakan Juan Permata Adoe, juga dihadiri Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Pangan Franky Welirang dan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UKM dan Ekonomi Kreatif Erik Hidayat.
Rosan mengatakan, peningkatan alokasi dana APBN setiap tahunnya dalam mewujudkan kedaulatan pangan mencerminkan keseriusan pemerintah untuk membangun negeri ini dari desa.
“Besarnya dana desa yang diperoleh setiap desa dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, misalnya membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian kedaulatan pangan berskala lokal,” katanya.
Disebutkan, pada tahun 2015 pemerintah mencairkan dana desa sebesar Rp20,76 triliun dengan pembagian rata-rata Rp280,3 juta per desa. Pada 2016, jumlah itu meningkat menjadi Rp46,98 triliun.
Rencananya, pada tahun 2017, pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp60 triliun. Selanjunya pada 2018 dana desa sebesar Rp103,79 triliun dan pada 2019 nilainya mencapai Rp111,8 triliun dengan rata-rata per desa sebesar Rp1,5 miliar.
“Mungkin selama ini banyak orang belum begitu mengetahui, aware bahwa dana yang dialihkan ke desa-desa jumlahnya sangat signifikan setiap tahun. Itu akan menjadi kekuatan sangat luar biasa, terutama dalam hal ketahanan pangan,” kata Rosan.
Dia optimistis, peningkatan alokasi dana desa akan memudahkan pemerintah desa untuk berkreasi menciptakan sentra usaha baru bagi terwujudnya kedaulatan pangan.
“Apabila kita mempunyai suatu program, maka gagasannya dapat diimplementasikan di segala lini. Saya yakin itu,” tuturnya.
