Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Program Sejuta Rumah di Sumsel Dinilai Belum Optimal

Pengembang perumahan di Sumatra Selatan menilai program sejuta rumah belum menunjukkan hasil yang menggembirakan karena minimnya pasar di sektor properti saat ini.
Program sejuta rumah/Ilustrasi-Bisnis.com
Program sejuta rumah/Ilustrasi-Bisnis.com

Bisnis.com, PALEMBANG - Pengembang perumahan di Sumatra Selatan menilai program sejuta rumah belum menunjukkan hasil yang menggembirakan karena minimnya pasar di sektor properti saat ini.

Kesyar Saropi, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Sumsel, mengatakan masalah belum terealisasinya program rumah sejauh ini lebih dikarenakan tidak adanya pasar. "Bagaimana mau terealisasi sementara pasarnya [konsumen] saja tidak ada," katanya, Rabu (5/10/2016).

Padahal, kata dia, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dengan tujuan agar masyarakat dapat lebih mudah dapat memiliki rumah. Seperti di sektor perbankan, kemudahan yang diberikan berupa suku bunga ringan dan bantuan uang muka untuk kepemilikan rumah.

"Alasanya dari sekian program yang telah dikeluarkan tersebut tidak ada yang mampu menjamin masyarakat untuk mendapatkan kredit perumahan dari perbankan," ujarnya.

Dia menambahkan program pemerintah juga belum menyasar segmen masyarakat informal. Padahal, potensi pasar di seltor tersebut adalah yang terbesar mengingat lebih dari 70% masyarakat di Sumsel pada khususnya bekerja di sector informal. "Nah, tapi mereka [pekerja informal] sendiri sulit medapatkan kredit dari perbankan," katanya.

Menurut Keysar, salah satu solusi untuk meningkatkan pasar MBR adalah pemerintah harus dapat lebih mengoptimalkan kembali peran BUMN/BUMD yang bergerak di bidang penjaminan kredit. Seperti Jamkrindo, Askrindo, dan Jamkrida.

Lembaga penjaminan inilah yang nantinya bertugas sebagai penjamin kredit perumahan yang disalurkan kepada pekerja di sektor informal. 

Kemudian, dibutuhkan bentukan badan/lembaga baru baik oleh pemda maupun pemerintah pusat yang berfungsi untuk membeli asset yang disita bank bila mana kredit yang dikucurkan mengalami masalah pembayaraan. "Nantinya kan badan/lembaga bentukan baru tersebut kan dapat menjualkan kembali aset yang dibeli tersebut," katanya.

Dengan demikian, semua stakeholder yang terlbat dalam program sejuta rumah ini akan merasa lebih safety dan sama-sama mendapatkan keuntungan. Kemudian, sebagai bahan safety langkah selanjutnya dengan memberikan uang muka sedikit lebih besar berkisar 20%-30%. "Seperti pelaku UMKM sebenarnya mereka itu memiliki uang, namun hanya tidak mendapatkan kepercayaan saja dari perbankan," katanya.

Menurut Kesyar, jika sejumlah program tersebut dapat dijalankan maka program sejuta rumah akan dapat terealisasi tanpa kendala, sehingga setiap masyarakt kedepanya dapat memliki rumah sesuai dengan tujuan awal presiden.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dinda Wulandari
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper