Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu menyiapkan berbagai insentif untuk pengusaha tambang yang tengah membangun smelter agar program penghiliran mineral bisa terus berlanjut.
Direktur Centre for Indonesia Resources Strategic Studies (Ciruss) Budi Santoso mengatakan menilai, pemerintah sampai saat ini belum memilki tindakan yang signifikan untuk mewujudkan program penghiliran mineral. “Kecuali hanya menekan pengusaha yang saat ini juga kesulitan,” katanya, Selasa (27/9/2016).
Apabila belum ada insentif baru yang bisa ditawarkan pemerintah, Budi khawatir kondisi yang terjadi pada awal 2014 akan terulang. Adapun saat itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 1/2014 yang akhirnya memberikan kesempatan mineral hasil olahan atau konsentrat diekspor hingga januari 2017.
“Pemerintah akan menghadapi tekanan antara menjaga kegiatan tambang tetap berlanjut dan menerapkan undang-undang,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan terlebih dahulu ada koordinasi yang baik antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian. Dengan begitu, proses penghiliran bisa berjalan mulus mulai dari tambang hingga industri logam tanpa sepenuhnya dibebankan kepada perusahaan tambang.
Apabila dikaitkan dengan industri hilir, risiko bisnis yang selama ini lebih berat ke sektor tambang bisa terpecah. Dengan begitu, proyek smelter akan lebih ekonomis. “Itu salah satu upaya untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kelayakan ekonomi bagi pelaku usaha tambang,” tuturnya.
