Bisnis.com, JAKARTA—Perkembangan bisnis pengiriman barang melalui udara yang diangkut pesawat khusus kargo di Indonesia dinilai lambat karena pemerintah cenderung lebih memperhatikan kepentingan angkutan udara penumpang.
Ketua Penerbangan Kargo Indonesia National Carriers Association (INACA) Boyke P. Soebroto mengatakan perlakuan yang diberikan pemerintah terhadap pesawat khusus kargo atau freighter dengan pesawat penumpang masih belum seimbang.
“Jadi, pertumbuhan pengguna jasa angkutan udara yang melesat akhir-akhir ini, ternyata tidak dibarengi dengan melonjaknya volume barang yang diangkut oleh freighter dalam negeri,” katanya di Jakarta, Selasa (27/09).
Boyke mengungkapkan pangsa pasar kargo udara yang diserap freighter saat ini hanya sekitar 1% dari total volume kargo domestik, baik melalui darat, laut dan udara. Hal ini disebabkan adanya kompetisi yang sangat tinggi, terutama dengan pesawat penumpang.
Dia menjelaskan freighter kesulitan untuk bersaing dengan pesawat penumpang karena ada perbedaan tarif yang cukup mencolok. Menurutnya, tarif kargo udara yang ditawarkan freighter itu empat kali lebih mahal ketimbang pesawat penumpang.
“Mereka [pesawat penumpang] lebih murah tarifnya karena biaya penerbangan untuk barang itu sebenarnya ditanggung penumpang. Sementara biaya penerbangan freighter itu murni ditanggung barang,” tuturnya.
Akibat ketidakmampuan untuk bersaing, lanjut Boyke, sebagian besar freighter hanya melayani pengiriman barang di Papua. Alhasil, laju pertumbuhan volume barang menjadi sangat bergantung dengan kondisi Papua.
Dia mencatat jumlah volume barang yang diangkut freighter lokal sepanjang semester pertama tahun ini hanya tumbuh 10%, atau jauh dari prediksi sebelumnya sebesar 50% hingga akhir tahun ini.
“Hal ini dikarenakan driven dari pemerintah yang ternyata melemah karena penerimaan negara shortfall. Lalu, pertumbuhan ekonomi di Papua juga ternyata tidak begitu bagus, sehingga berdampak juga ke pengiriman kargo,” ujarnya.
Guna meningkatkan volume barang yang diangkut freighter, Boyke mengusulkan pemerintah untuk memperketat kategori barang yang diperbolehkan untuk diangkut pesawat penumpang, seperti barang berbahaya dan barang yang tidak berkaitan dengan penumpang.
Menurutnya, hal tersebut juga dilakukan otoritas penerbangan Amerika Serikat, sehingga volume barang yang dikirim melalui pesawat kargo tumbuh besar. Dia berharap pemerintah juga bisa meniru hal tersebut.
“Di AS itu, barang yang tidak ada hubungan dengan penumpang itu harus ditahan kurang lebih 24 jam karena beresiko terhadap keamanan. Dengan begini kan ada keunggulan, bahwa barang yang dikirim freighter itu lebih cepat,” katanya.
ASEAN Open SKy
Selain itu, Boyke yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Cardig Air menilai kebijakan ASEAN Open Sky yang sudah berjalan saat ini, ternyata tidak dimanfaatkan oleh para freighter lokal.
Dia mengklaim bahwa maskapai kargo dalam negeri yang mulai memanfaatkan ASEAN Open Sky baru Cardig Air saja. Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong para freighter lokal untuk mampu mencari pasar baru.
“Makanya, saya bilang karena populasinya ini sedikit, butuh dukungan dari pemerintah agar bisa mengambil pasar di luar. Tentunya, harus ada diskusi terlebih dahulu antara pemerintah dengan freighter,” tuturnya.
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan 28 Juli 2916, jumlah maskapai niaga berjadwal kargo berjumlah tiga maskapai antara lain PT Cardig Air, PT TRI-MG Intra Asia Airlines, dan PT My Indo Airlines.
Sementara maskapai niaga tidak berjadwal kargo yang mendapatkan izin dari Kemenhub juga tercatat tiga maskapai, yakni PT TRI-MG Intra Asia Airlines, PT Asialink Cargo Express dan PT Republic Express.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
