Bisnis.com, DEPOK - Kawasan penyangga Ibu Kota masih menjadi incaran pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di sektor industri. Tak sedikit mereka memilih untuk membangun pabrik di kawasan Depok, Bogor dan Bekasi.
Faktor infrastruktur dan akses menuju jalan tol menjadi pertimbangan mereka memilih kawasan penyangga Ibu Kota untuk membangun industri. Sebagian besar, masih banyak lahan untuk industri yang belum tergarap. Sebagian lain, terdapat daerah yang mengklaim tak lagi memungkinkan membangun kawasan industri.
Kalangan pelaku usaha di Depok, misalnya, mengusulkan pemerintah dan dewan untuk menyusun tata ruang baru terkait zona kawasan industri yang selama ini dimoratorium.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok Miftah Sunandar mengatakan peluang investasi di sektor industri diprediksi masih terbuka lebar jika pemerintah menyusun tata ruang zonasi baru kawasan industri.
"Pembahasan tata ruang ini menjadi pembahasan kami dengan pemerintah dan dewan untuk memastikan kemungkinan ada kawasan industri baru di Depok," paparnya pada Bisnis, Jumat (16/9/2016).
Menurutnya, Kota Depok memang bukan termasuk kawasan industri seperti beberapa daerah penyangga Ibu Kota lainnya. Namun, untuk membuka investasi yang masuk, pihaknya mengusulkan agar penyusunan tata ruang kawasan industri tersebut bisa dikaji.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Depok Inu Kertapati mengatakan industri di bawah naungannya hingga saat ini mencapai sekitar 68 dari total industri keseluruhan di Depok yang mencapai sekitar 380.
Menurutnya, sebagian besar industri di Depok terletak di wilayah Cimanggis dan Sawangan karena infrastrukturnya lebih memudahkan untuk bisa diakses menuju jalan tol.
Dia memaparkan selama ini kalangan industri terutama anggota Apindo Depok lebih meningkatkan kapasitas produksi dibandingkan dengan pembukaan pabrik baru karena adanya moratorium pembangunan industri di Depok tersebut.
"Kami tidak bisa apa-apa selain meningkatkan kapasitas produksi, karena tidak mungkin buka pabrik baru. Berikut Depok ini kan terkenalnya hanya sebagai kota niaga jasa," paparnya.
Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna menuturkan moratorium pembangunan industri memungkinkan bisa dihentikan untuk membuka peluang investasi di kota tersebut.
Dia menjelaskan selama ini kontributor terbesar pendapatan daerah di Depok ditopang oleh pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
