Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta negara-negara anggota G20 untuk berkomitmen meningkatkan pertumbuhan perdagangan dan memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan seimbang.
Kepala Negara menyampaikan hal tersebut pada sesi ketiga yang membahas tentang investasi dan perdagangan internasional, dalam gelaran KTT G20 di Hangzhou, China, Senin (5/9/2016).
Jokowi mengatakan bahwa saat ini perdagangan global menemui banyak kendala dan terus melemah. Untuk itu, sistem perdagangan multirateral yang ada saat ini diminta untuk diperkuat.
"Hal tersebut bertujuan untuk memastikan aturan yang jelas dan non-diskriminatif serta membangun keadilan bagi negara-negara berkembang," katanya, dikutip dari keterangan resmi Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Senin (5/9/2016).
Jokowi mendorong negara-negara anggota G20 untuk salah satunya menghapus semua bentuk dari kebijakan proteksi, baik itu tarif maupun non-tarif.
Sebelumnya, pada pembukaan KTT, Presiden Tiongkok Xi Jinping juga telah menyuarakan bahaya dari kebijakan proteksi bagi perekonomian global. Sebab, kebijakan-kebijakan proteksi yang diberlakukan justru dapat merugikan negara-negara berkembang.
Dia mengingatkan akan semangat perjanjian perdagangan bebas, sehingga perdagangan antar negara tidak mengalami hambatan yang berarti.
"Agar tetap terbuka dan konsisten dengan WTO serta menghindari pengecualian bagi para non-anggota," ujar Jokowi.
Selain itu, Kepala Negara juga menyerukan agar pelaku usaha sektor UMKM dari negara-negara berkembang diberikan kesempatan yang lebih besar untuk terhubung dengan rantai nilai global (Global Value Chain) dan berperan dalam perekonomian dunia.
Di Indonesia sendiri, sektor UMKM telah memainkan peranan yang sangat besar. Presiden menyebut UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.
"Juga berkontribusi besar terhadap PDB dan memperluas akses untuk kegiatan ekonomi produktif," tambahnya.
Adapun terkait dengan investasi, di hadapan sejumlah pemimpin negara, Presiden juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi di Tanah Air.
"Deregulasi, penyederhanaan perizinan, peningkatan fasilitas perdagangan dan mekanisme investasi, serta penyesuaian upah," tutup Jokowi.
