Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok menyampaikan sejumlah usulan terkait rencana Pelindo II untuk menyiapkan fasilitas pusat logistik terpadu untuk konsolidasi kargo ekspor impor yang terintegrasi dengan industri pendukung.
Kepala KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, R.Fajar Doni mengatakan instansinya sudah menyampaikan langsung usulan tersebut kepada Dirut Pelindo II Elvyn Masassya, dengan tujuan program tata kelola pelabuhan Priok bisa berjalan optimal dalam menekan biaya logistik dan menurunkan dwelling time.
“Sudah kami sampaikan kepada Pak Elvyn, karena hal ini terkait dengan penanganan kepabeanan barang yang belum clearance. Adapun di mana lokasi fasilitas logistik terpadu itu akan dibangun merupakan domain Pelindo II dan Otoritas Pelabuhan,” ujarnya, Rabu (31/8/2016).
Dia mengatakan Bea dan Cukai pelabuhan Priok mengusulkan pertama, agar dilakukan penataan fasilitas tempat penumpukan sementara (TPS) di lini satu pelabuhan Priok yang dikhususkan hanya untuk kegiatan peti kemas internasional.
Kedua, sedangkan untuk fasilitas logistik terpadu/container freght station center atau CFS berada di kawasan TPS lini 2 dengan menyiapkan sarana untuk kegiatan peti kemas berstatus full container load (FCL) maupun less than container load (LCL).
Kemudian, yang ketiga, terhadap kegiatan penumpukan kargo umum (break bulk) dan kargo cair juga dilakukan di TPS lini 2, sedangkan untuk kegiatan penumpukan dan bongkar muat kendaraan, alat berat dan spare part di lakukan hanya di dermaga dan lapangan Indonesia Kendaraan Terminal (IKT).
Fajar mengatakan usulan keempat yakni instansinya juga mengusulkan kepada Pelindo II agar menyiapkan buffer area yang bersifat permanen untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan peti kemas maupun kemacetan jalan raya menjelang batas akhir waktu pengapalan atau closing time di pelabuhan Priok.
“Selain itu kami juga minta Pelindo II untuk menyiapkan fasilitas tempat penimbunan pabean di dalam pelabuhan Priok yang akan dikelola oleh Bea dan Cukai guna membantu TPS dalam kegiatan penimbunan barang long stay,”paparnya.
Fajar mengatakan jika usulan Bea dan Cukai Priok itu dipenuhi oleh Pelindo II, instansinya optimistis biaya logistik bisa lebih efisien dan dwelling time di Priok bisa terus ditekan dari saat ini yang rata-rata sudah mencapai 3,1 hari.
Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok I Nyoman Gde Saputera mengatakan mendukung tersedianya fasilitas logistik terpadu untuk kegiatan konsolidasi kargo ekspor impor di Pelabuhan Priok yang dicanangkan oleh Pelindo II.
Namun, dia mengingatkan supaya Pelindo II juga tidak mengesampingkan keterlibatan dari pihak swasta dalam penyiapan maupun pengelolaan fasilitas logistik terpadu tersebut nantinya.
“Sesuai peraturan perundang-undangan, kalau soal siapa yang berinvestasi pada fasilitas tersebut boleh dilakukan oleh Pelindo II selaku BUMN juga boleh oleh pihak swasta,” ujarnya.
