Bisnis.com, JAKARTA-- Sejumlah proyek konstruksi tahun jamak terancam mengalami rekomposisi setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat penugasan untuk melakukan penghematan senilai Rp6,98 triliun.
Melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tertanggal 26 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo memerintahkan 85 Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan langkah-langkah penghematan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016.
Dalam lampiran Inpres tersebut, Kementerian PUPR mendapatkan jatah pemotongan sebesar Rp6,98 triliun. Sementara penghematan terendah dialami oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebesar Rp 2,744 miliar, dan penghematan tertinggi dibebankan kepada Kementerian Pertahanan sebesar Rp 7,933 triliun.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjoyono mengatakan sejauh ini baru terdapat APBN senilai Rp3,7 triliun yang dapat dihemat. Dana tersebut berasal dari sisa lelang tahun ini sebesar Rp2,1 triliun, dan sisanya Rp1,6 triliun dari proyek konstruksi tahun tunggal (single year) dan jamak (multiyears) yang belum dikontrak tahun ini.
“Karena sekarang sudah diputuskan Rp6,9 triliun, artinya kita harus mengambil paket yang lain. Misalnya paket single year yang progresnya jelek bisa kita potong. Yang terakhir sudah tidak bisa lagi,multiyears kita jereng lagi,” ujarnya, Senin (29/08).
Dia menjelaskan, proyek tahun jamak yang dapat dipangkas bisa berupa jalan, dan waduk yang target operasionalnya pada 2019, sedangkan proyek tahun tunggal biasanya proyek dengan nilai di bawah Rp50 miliar. Bila anggaran proyek tahun jamak direkomposisi, maka akan berpengaruh pada progres konstruksinya tahun ini.
“Kita upayakan seminimal mungkin khususnya daerah Papua, jalan tol yang harus diresmikan 2017 ya tidak kita potong, seperti Trans Jawa,” ujarnya.
Dia memerinci, saat ini Kementerian PUPR memiliki pagu Rp 97,98 triliun setelah mengalami efisiensi Rp8,4 triliun pada APBN-P. Pagu tersebut terdiri dari dana swakelola dan tanah sebesar Rp22,35 triliun dana kontraktual Rp75,62 triliun.
Dari dana kontraktual itu, baru 11.246 paket konstruksi senilai total Rp66,89 triliun yang terkontrak. 806 paket konstruksi senilai Rp3,8 triliun yang siap kontak. Sementara 296 paket konstruksi senilai Rp1,2 triliun masih proses lelang dan 301 paket senilai total Rp1,6 triliun belum lelang.
Akibat pemotongan anggaran tahap dua ini, pihaknya juga tengah melakukan revisi program yang akan dilakukan pada tahun depan. Pasalnya, dana proyek tahun jamak yang direkomposisi akan dialihkan pada tahun depan.
