Luhut Undang Swasta Garap Industri Maritim

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah membuka peluang keterlibatan pelaku usaha di bidang kemaritiman untuk membuka kawasan industri dan menjadi operator dalam program tol laut guna mewujudkan visi Indonesia menjadi poros maritim dunia.
 
Menteri Koordinator bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dalam waktu dekat semua angkutan barang di setiap pelabuhan kawasan Indonesia Timur bisa segera terintegrasi dengan program tol laut. Dia mengundang para pelaku usaha pelat merah ataupun swasta untuk berkolaborasi membangun sentra-sentra industri di sekitar pelabuhan.
 
“Jadi jangan hanya Pelindo yang urus, Pertamina urus, cukup satu tangan saja yang mengurus,” kata Luhut di Kantor Kemenko Maritim, Jumat (26/8).
 
Luhut menyebut visi dan misi poros maritim dari Presiden Joko Widodo bisa tercapai jika sentra-sentra produksi barang dan jasa tidak terpusat di Pulau Jawa, tetapi juga terbuka di daerah-daerah.
 
Untuk mewujudkan hal tersebut, Luhut pun mengakui pemerintah memutuskan untuk mengundang swasta terlibat dalam pengembangan program tol laut, dan program pengembangan kawasan industri di Indonesia bagian Timur.
 
Luhut menegaskan, Makassar akan menjadi pelabuhan Hub atau pengumpul untuk wilayah Timur Indonesia. Sehingga, barang komoditi yang hendak dikirim melalui kapal tidak perlu melalui Surabaya dan Tanjung Priok.
 
“Kita sedang dorong dibukanya pabrik-pabrik di Makassar, misalnya pabrik kayu. Jadi tidak perlu ambil dari Surabaya. Semua itu bisa mengefisiensikan waktu dan biaya,” tuturnya.
 
Selain itu, proses sertifikasi ekspor kayu dari Papua atau Ambon yang harus dilakukan di Surabaya juga membuat biaya angkut barang jadi lebih mahal.
 
Oleh sebab itu Luhut mendorong agar sejumlah kapal di sekitar perairan Makassar yang masih menganggur segera dioperasikan oleh pemerintah untuk mengangkut komoditas utama yang dihasilkan daerah tersebut. Dengan demikian, kata Luhut, hasil produksi komoditas bisa langsung di ekspor secara direct call dari Makassar keluar negeri tanpa melalui Surabaya.
 
Dalam kunjungannya ke Makassar, Luhut juga mengindentifikasi beberapa masalah dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menurut Luhut persoalan utama bukan pada masalah infrastruktur, tetapi masalah regulasi yang saling tumpang tindih.
 
Usai  mengadakan rangkaian pertemuan masing-masing dengan PT Pelindo IV, PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Bogatama Marinusa, PT Angkasa Pura I, PT PLN (Persero), PT KIMA, PT Perikanan Nusantara, dan PT Semen Nusantara, Luhut menyebut pentingnya konektivitas antar wilayah dan tingginya biaya pengangkutan kapal menjadi masalah yang menyebabkan inefisiensi.
 
Luhut berencana melakukan koordinasi dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk membicarakan masalah kepelabuhanan, agar diserahkan ke Pelindo dan swasta. Nantinya, Kementerian perhubungan akan berfungsi sebagai regulator dan operator untuk penyediaan infrastruktur.
 
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pelindo IV, Doso Agung menyampaikan memang ada saatnya terjadi timping tindih kewenangan pengelolaan pelabuhan.
 
“Yang dikelola oleh PT Pelindo adalah 112 pelabuhan komersial sementara yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan ada sekitar 900 pelabuhan nonkomersial, dan tidak ada konektivitas antara keduanya.” kata Doso Agung.