Bisnis.com, MATARAM - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid memperoleh dukungan penuh dari KPK dalam membenahi tata kelola TKI dari hulu sampai hilir, termasuk dalam urusan memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Hal tersebut tercermin pada rapat koordinasi Program Poros Layanan Terintegrasi TKI di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu (24/8/2016).
Rapat dihadiri Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Wakil Gubernur NTB, Muh. Amin, Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi NTB, Kapolda NTB Brigadir Jenderal Polisi Umar Septono dan pimpinan Bank Indonesia wilayah NTB, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta pejabat setempat.
Wujud dari konkret dukungan KPK itu berupa pengawalan implementasi Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan, serta Poros Pelayanan TKI Terintegrasi Daerah Asal TKI, yaitu berupa pembangunan 52 kantor layanan TKI di sembilan provinsi, termasuk NTB. KPK juga memonitor kinerja operasi layanannya.
Menurut Nusron Wahid, dukungan yang begitu solid dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diyakini menjadi kunci sukses program reformasi pembenahan tata kelola TKI. “Untuk itu saya menyampaikan penghargaan.”
‘KPK telah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur program. Buktinya layanan TKI di Kantor Nunukan (sebagai embrio) sudah bersih dari praktek calo. Kami ingin memastikan juga dapat diwujudkan di kantor-kantor layanan TKI di daerah lain,” ujarnya dalam siaran pers BNP2TKI.
‘Implementasi Program ini merupakan wujud janji dalam Nawacita Presiden Joko Widodo. Untuk itu, BNP2TKI dengan dukungan KPK dan komitmen pihak-pihak terkait akan berupaya keras mengintegrasikan berbagai layanan bagi para TKI pada satu tempat hingga praktek percaloan bisa dihapuskan’.
Kepala BNP2TKI Nusron Wahid menambahkan, dirinya bertekad mereformasi dan mereplikasi best practice, serta memperkuat layanan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) setidaknya di tujuh wilayah krusial di provinsi NTB.
Mitra Strategis
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan BNP2TKI merupakan mitra strategis dalam pembenahan tata kelola layanan TKI yang transparan, murah, cepat dan bebas praktek korupsi. Besar harapan semua ini bisa diwujudkan pada 2017.
Ditambahkannya, pembenahan tata kelola TKI sangat penting dan mendesak karena menyangkut aspek kemanusiaan sehingga Negara mutlak hadir.
Dalam pada itu, pemerintah provinsi NTB menyatakan kesiapan melaksanakan program yang dicanangkan BNP2TKI karena selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi dalam rangka menyediakan perlindungan maksimal kepada warga kami yang menjadi TKI, ujar Wakil Gubernur NTB, Muh. Amin.
Program ini diharapkan akan menjadi solusi tuntas bagi penyediaan layanan dokumen TKI sekaligus pemberdayaan TKI Purna sehingga TKI NTB lebih mandiri membangun desa dan kelak tidak perlu menjadi TKI lagi.
