Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali memangkas anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp65 triliun dalam sisa lima bulan menjelang akhir 2016 guna menjaga kredibilitas fiskal APBN.
Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo memutuskan untuk kembali merombak postur APBN-P 2016, salah satunya kembali melakukan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp65 triliun dan mengurangi dana transfer daerah sebesar Rp68,8 triliun.
Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan revisi postur APBN dilakukan untuk menjaga kredibilitas fiskal APBN, kepercayaan pasar, serta mempertimbangkan perkiraan shortfall penerimaan pajak kendati progam tax amnesty telah berjalan.
“Fiskal tidak boleh tidak [harus] kredibel karena itu akan merugikan kita secara nasional. APBN akan dipertanyakan oleh pasar,” katanya seusai sidkab paripurna di Kantor Presiden, Rabu (3/8/2016).
Sesuai dengan arahan Presiden, Darmin memastikan bahwa penghematan anggaran ditujukan untuk program yang dianggap tidak prioritas, seperti kegiatan konsinyering, perjalanan dinas, rapat di luar kantor dan belanja pembangunan gedung pemerintah.
Sama halnya dengan pemangkasan anggaran jilid I, revisi anggaran tidak perlu melewati proses di DPR karena pemerintah hanya melakukan adjustment di pengeluaran.
Pada Mei lalu, Presiden Jokowi telah meneken Perpres yang berisi penghematan anggaran K/L jilid I senilai Rp50,02 triliun dari total alokasi anggaran K/L Rp784,1 triliun. Dengan keputusan ini, maka jumlah anggaran K/L yang dipotong sepanjang 2016 mencapai Rp115,02 triliun.
Pada penghematan anggaran sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi kementerian yang paling besar dipangkas yakni senilai Rp8,495 triliun.
Saat ini, Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono mengatakan masih menunggu pagu anggaran yang ditentukan Kemenkeu untuk dihemat oleh kementeriannya. “Untuk pemangkasan pertama kemarin sudah clear, sekarang kami akan sisir lagi yang bisa dihemat,” katanya.
Basoeki menyatakan pihaknya akan menekan perjalanan dinas dan mengevaluasi kembali paket-paket yang belum teken kontrak. Sejalan dengan perintah Presiden, pihaknya berupaya bahwa penghematan anggaran tidak akan menggangu proyek prioritas.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan penghematan anggaran tidak akan menggangu penyediaan lahan untuk proyek-proyek strategis.
Pada penghematan sebelumnya, Sofyan mengatakan Kementeriannya telah menghemat sekitar Rp400 miliar dengan memotong kegiatan konsyineering, perjalanan dinas dan lainnya.
“Pinter-pinterlah kita untuk menghemat, penyedian lahan prioritas kami usahakan tidak,” ujarnya.
Rencananya, pagu penghematan anggaran akan ditentukan oleh Kementerian Keuangan bersama Kemenko Bidang Perekonomian dan Bappenas dalam 1-2 hari ke depan. Adapun bentuk penghematan berupa self blocking atau blokir mandiri dari pagu anggaran yang sebelumnya ditetapkan dalam APBN 2016.
“Sistem self blocking setelah ditentukan pagunya berapa, diserahkan ke K/L untuk menentukan mana-mana. Karena kalau langsung dipotong misalnya 20% anggaran kementerian, dikhawatirkan terjadi distorsi,” ujarnya.
