Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan melakukan evaluasi yang mendalam terhadap berbagai kebijakan di bidang kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan untuk memastikan keefektifan berbagai program tersebut.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan pihaknya ingin mengetahui seberapa efektifnya berbagai program atau anggaran tersebut bisa mengatasi kemiskinan di Indonesia sekaligus mengurangi ketimpangan.
“Review itu akan menjadi masukan dari Bappenas sehinga bisa menjadi bahan pertimbangan apakah anggaran harus ditambah atau dikurangi serta diubah dan seterusnya,” ujarnya seusia Serah Terima Jabatan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kamis (28/7/2016).
Dia melanjutkan selain pertumbuhan ekonomi yang signifikan, Bappenas juga menginginkan pertumbuhan itu memiliki kualitas yang baik dengan tolok ukur bisa menyejahterakan masyarakat.
Oleh karena itulah evaluasi yang mendalam itu diperlukan untuk memastikan bahwa Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) bisa lebih realistis dan bisa dicapai oleh pemerintah saat ini.
Dia menuturkan evaluasi tersebut akan dimulai dengan menyasar berbagai kebijakan yang menyasar kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Setelah itu, barulah pihaknya melakukan review pada program pengurangan pengangguran.
“Pengangguran itu mekanismenya tidak harus melalui bujet tapi bagaimana kita menciptakan iklim usaha sehingga lebih banyak investasi. Yang benar-benar harus diintervensi secara agresif oleh pemerintah adalah kemiskinan dan ketimpangan, dan di situlah peran anggaran plus progaram,” paparnya.
Adapun beberapa kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan kemiskinan dan ketimpangan meliputi program keluarga harapan, bantuan siswa miskin, bantuan asuransi kesehatan, subsidi listrik, dan subsidi pupuk.
“Jadi kita ingin agar nantinya segala macam bantuan atau dukungan pada masyarakat itu benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya. Jangan sampai kita sudah keluar uang banyak tapi kok kemiskinannya hanya turun sedikit, ketimpangannya tidak bergerak secara signifikan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengatakan, berdasarkan pemeriksaan kinerja 2010-2014, pihaknya menemukan permasalahan pengelolaan program penanggulangan kemiskinan oleh 15 provinsi dan 15 kabupaten di seluruh Indonesia.
“Permasalahan pada pemerintah daerah terjadi pada tahapan perencanaan kebijakan, pengelolaan program, dan pelaksanaan kegiatan. Permasalahan itu dapat membuat tujuan program penanggulangan kemiskinan untuk menurunkan tingkat kemiskinan terhambat,” katanya.
Selain itu, upaya 112 pemerintah daerah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual juga belum efektif. Pemda menurutnya, belum memiliki strategi yang komprehensif. Karena itu, BPK merekomendasikan kepada pemda menyusun peta jalan atau roadmap dalam menyelesaikan permasalahan kebijakan dan regulasi tersebut.
