Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan surat keputusan pembentukan ketua tim pengawas pelabuhan patimban guna mengawal proyek pelabuhan baru di Pantai Utara Jawa ini.
Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengatakan SK sudah dikeluarkan, tapi masih harus diubah terkait revisi biodata tim pengawas pelabuhan patimban.
“Ada yang kuliahnya di ITB, ternyata dari UI. Setelah direvisi nanti tidak kita cantumkan,” ujarnya, Selasa (20/7).
Lebih lanjut, tim bentukan Kemenhub ini dipimpin oleh Kepala Dinas Navigasi Kelas I Dumai Kasman. Setelah SK direvisi, dia mengatakan eselon II ini akan dicopot dari jabatannya di Dinas Navigasi dan harus berkonsenterasi memimpin tim pengawas pembangunan pelabuhan patimban.
Kendati SK tim tersebut masih dalam revisi, tapi Ditjen Perhubungan Laut telah mulai melakukan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).
Untuk pembebasan lahan, dia menuturkan Kemenhub tidak berwenang melakukan apapun karena semua telah diurus oleh pemerintah daerah dan BLU pengelolaan aset negara di Kemenkeu.
Dalam kesempatan ini, Dirjen Perhubungan Laut mengungkapkan buku biru (blue book) dan buku hijau (green book) telah diselesaikan oleh Bappenas.
Dengan selesainya green book, maka pencairan utang luar negeri dari pihak Jepang diperkirakan keluar pada Maret 2017.
“Green book-nya sudah tapi mungkin loan-nya nanti sekitar Maret atau April tahun depan. Karena disesuaikan dengan fiskal year pemerintah Jepang,” ujarnya.
Dengan cairnya pinjaman senilai Rp34,9 triliun, maka peresmian pembangunan akan dimulai sekitar April tahun depan.
