Bisnis.com, AKARTA-- Penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hingga semester pertama tahun ini tercatat sebanyak 29,16% atau setara dengan Rp30 triliun dari total anggaran Rp104 triliun, dengan realisasi fisik mencapai 32,88%.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjoyono mengatakan meskipun progres ini lebih baik dibandingkan dengan penyerapan pada periode yang sama tahun lalu, tetapi masih belum mencapai target yang dicanangkan sebesar 43,37% Pada semester pertama tahun lalu, ujarnya, penyerapan anggaran Kementerian PUPR baru mencapai 20,74%.
“Sebelum [adanya] kepastian paket yang dipotong menimbulkan keraguan untuk pelaksanaan, dan juga penyerapan sempat terhenti selama 10 hari libur lebaran sehingga progresnya tidak bertambah,” ujarnya, Senin (18/07).
Meski demikian , dia menegaskan pemerintah tetap bertekad proses penyerapan anggaran hingga akhir tahun ini setidaknya dapat menyamai belanja anggaran pada tahun lalu yang mencapai 94%. Hal itu diyakini dapat dilakukan karena usulan mengenai proyek infrastruktur yang terkena pemotongan anggaran sebesar Rp8,4 triiliun telah disetujui DPR.
Seperti diketahui , semula alokasi anggaran Kementeriann PUPR pada 2016 ini mencapai Rp104,8 triliun. Namun, setelah mengalami efisiensi Rp8,4 triliun, dan ditambah dengan kebutuhan Asian Games serta tambahan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) senilai total Rp689,663 miliar, maka RAPBN-P Kementerian PUPR menjadi Rp97,07 triliun.
Adapun data Kementerian PUPR memerinci bahwa hingga Senin (18/07), realisasi belanja anggaran di
Sekretaris Jenderal mencapai 41,56% atau Rp180 miliar, Ditjen Sumber Daya Air 30,54% atau Rp9,29 triliun , Ditjen Bina Marga 30,49% atau Rp13,78 triliun , Ditjen Cipta Karya 26,25% atau Rp4,69 triliun, Ditjen Penyediaan Perumahan 21,20% atau Rp1,63 triliun.
Selanjutnya realisasi penyerapan anggaran di Ditjen Bina Konstruksi sebesar 25% atau Rp170 miliar, Ditjen Pembiayaan Perumahan 31,29% atau Rp70,14 miliar di mana kas bendahara umum negara (BA 999) telah terserap 23,37% atau Rp2,3 triliun. Lalu penyerapan Itjen 31,42% atau Rp33,25 miliar, BPIW 23,08% atau Rp115,47 miliar, Balitbang 40% atau Rp200 miliar , BPSDM 40,3% atau Rp181,74 miliar.
Menanggapi hal ini, Wakil Sekretaris Jenderal II Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) Errika Ferdinata menilai realisasi belanja tersebut belum optimal dan sesuai dengan yang diharapkan. Dia mengatakan idealnya penyerapan anggaran kementerian di semester pertama dapat mencapai setidaknya 50% sehingga kontrak proyek yang telah diteken dapat berjalan sesuai target yang dicanangkan.
“Harapannya bisa di atas 50% untuk semester I. Kalau semua ditumpuk di semester II, banyak proyek yangmolor melewati akhir tahun. Dikhawatirkan banyak yang terlambat,” ujarnya.
Dia mengatakan Kementerian PUPR telah mengakomodasi rekomendasi Gapensi untuk melakukan pelelangan dini guna mempercepat proses penyerapan anggaran yang selama ini menumpuk di akhir tahun. Meski demikan, lelang dini yang dilakukan sejak akhir tahun lalu belum berdampak signifikan terhadap realisasi belanja anggaran, yang saat ini hanya terpaut selisih 9% dengan periode tahun lalu.
“Penyerapan ini kan masalah per tahun, harapannya Kementerian PU sebagai pemberi kerja dengan asosiasi sebagai pelaksana ada diskusi dan terobosan bagaimana kita bisa ngepush penyerapan,” ujarnya.
