Bisnis.com, JAKARTA – Untuk menyudahi perdebatan importasi jagung dengan kalangan pelaku usaha pakan ternak, pemerintah diminta untuk terlebih dahulu menata data produksi dan kebutuhan komoditas tersebut.
Ekonom Institute for Develompent of Economics and Finance (INDEF) Bustanul Arifin mengatakan hingga saat ini persoalan klasik estimasi data produksi jagung di Indonesia masih tergolong bermasalah.
“Sama dengan metode estimasi data produksi beras, metode ubinan jagung untuk mengukur produktivitas kali luas panen juga tidak pernah diukur sehingga sampai sekarang [datanya] dianggap tidak terlalu akurat,” kata Bustanul di Jakarta, Kamis (30/6).
Guru Besar Pertanian Universitas Lampung tersebut mencontohkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut data produksi jagung pada tahun lalu tercatat sebanyak 19,6 juta ton. “Jika pemakaian jagung oleh industri pakan sekitar 10 juta ton, apakah konsumsi langsung jagung oleh rumah tangga sampai 9,6 juta ton? Kok menurut saya ketinggian ya? Masyarakat Indonesia toh sudah jarang yang makan jangung langsung,” kata Bustanul.
Dia mengatakan data tersebut pun kian janggal karena impor jagung pada tahun lalu untuk pakan ternak juga masih cukup tinggi yaitu 2,5 juta ton. Hal ini, menurutnya, mengindikasikan terjadinya overetimasi produksi jagung oleh pemerintah.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelumnya menyampaikan dia ingin menekan impor jagung hingga menyentuh 0% pada 2017 mendatang. Sepanjang tahun ini, impor jagung tercatat 800.000 ton atau turun 53% dari periode yang sama tahun sebelumnya.
