Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian menargetkan dapat menyalurkan kredit usaha rayat (KUR) hingga Rp2,7 triliun untuk dapat melakukan peremajaan kembali (replanting) hingga 45.000 hektare lahan kakao sepanjag tahun ini.
Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Gamal Nasir mengatakan pihaknya bergantung pada penyaluran KUR untuk dapat meningkatkan produksi biji kakao karena tahun ini, anggaran kakao dipangkas hingga Rp213 miliar dari tahun lalu Rp1,2 triliun.
“Seluruhnya untuk replanting itu dari KUR bukan dari APBN Kementan. Jadi nanti alau menggunakan KUR, bisa tidak ada batasan luasannya,” ujar Gamal saat ditemui di Komplek DPR RI di Jakarta, Senin (27/6/2016).
Gamal mengatakan untuk dapat menggenjot penyaluran KUR, Kementan berupaya menekan hambatan-hambatan pendanaan yang selama ini kerap dirasakan petani. Hambatan terbesar misalnya, soal kepemilikan sertifikat lahan.
Ditjen Perkebunan Kementan akan melakukan pendampingan untuk mendorong petani memiliki sertifikat lahan. Menurut Gamal, kepemilikan sertifikat lahan oleh petani amat minim, bahkan hampir 100% petani kakao tidak memiliki dokumen tersebut.
Padahal, sertifikat lahan menjadi salah satu persyaratan untuk dapat mengajukan KUR. Saat ini, rata-rata usia tanaman kakao petani sangat tua sehingga produktivitasnya rendah atau di bawah 1 ton dari potensi hingga 2 ton per biji kakao per hektare.
“Banyak yang tidak punya sertifikat, hampir semua. Makanya revitalisasi tidak jalan. Sekarang syarat-syarat yang sulitkan petani itu akan dihilangkan. Misalnya soal sertifikat, itu nanti akan dibantu Kementan,” jelas Gamal.
Kementan mencatat luas lahan kakao milik masyarakat saat ini yaitu 1,7 juta hektare. Program replanting akan dilakukan secara bertahap untuk mendongkrak kembali produksi yang menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Sementara itu, Direktur Tanaman Tahunan dan dan Penyegar Ditjen Perkebunan Kementan, Dwi Praptomo Sudjatmiko mengatakan saat ini diskusi soal penyaluran KUR dengan pihak perbankan masih berkisar soal penentuan grace period.
“Soal grace period itu masih dibahas di [tingkat] Kemenko Perekonomian dengan pihak Perbankan. Untuk tahun ini target Rp2,7 triliun itu, akan digunakan untuk replanting sekitar Rp60-Rp70 juta per hektare,” ungkap Dwi.
Dia mengungkapkan realisasi peremajaan tanaman kakao pada tahun lalu yaitu 7.530 hektare. Dwi mengatakan setelah dilakukan peremajaan, tanaman kakao mulai menghasilkan setelah 3-4 tahun kemudian.
Pemerintah pada 2014 lalu mulai menggencarkan program-program peningkatan produksi kakao melalui Gernas Kakao. Tak tanggung-tanggung, dana hingga Rp1 triliun digelontorkan untuk berbagai program peningkatan produksi.
Pada 2015, program tersebut lalu diubah namanya menjadi KakaoBerkelanjutan atas arahan Presiden Joko Widodo. Tahun lalu, anggaran Kakao Berkelanjutan bahkan menyentuh Rp1,4 triliun. Karena bersifat jangka panjang, hasil dari program-program strategis ini dapat dirasakan dalam beberapa tahun kemudian.
