Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyangkal proyek prioritas yang berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dinyatakan tersendat sejumlah persoalan seperti waktu persiapan yang relatif lama, pendanaan, dan pengadaan lahan.
Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono menegaskan tiga proyek prioritas yang berada di bawah kementerian yang dipimpinnya yaitu tol Serang—Panimbang, Pekanbaru—Dumai, dan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan senilai total Rp32, 08 tetap berjalan baik.
“Itu bukan tersendat. Kalau Serang—Panimbang baru mau ditender karena baru tahun lalu dicanangkan, penloknya [penetapan lokasi] juga baru sekarang. Bukannya saya defend , tetapi memang prosesnya begitu, tinggal tender. Mudah-mudahan jalan,” ujarnya, Senin (27/6/2016).
Sebelumnya, Plt Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo menyatakan dua ruas tol Serang-Panimbang dan Pekanbaru-Dumai sama-sama terganjal persoalan pendanaan.
Untuk ruas tol Serang—Panimbang, skema investasinya tidak bisa sepenuhnya mengandalkan pihak swasta karena tingkat kelayakannya yang kurang memadai.
Dalam rapat koordinasi lintas kementerian yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, Wahyu menjelaskan pendanaan Tol Serang-Panimbang telah diputuskan menggunakan skema hybrid atau gabungan dari dukungan dana tunai infrastruktur (viability gap fund/VGF) dari pemerintah dan pendanaan dari swasta.
Usulan sementara VGF sebesar 30%, namun belum pasti karena masih akan dihitung kembali. Skema hybrid ini diharapkan tidak membebani pemerintah karena bisa dicicil.
Sementara itu, proyek tol Pekanbaru—Dumai senilai Rp16,2 triliun juga menghadapi tantangan berupa kapasitas keuangan Hutama Karya yang tergantung dengan PMN.
Bila usulan PMN tidak disetujui DPR, pemerintah menjajaki dua opsi pembiayaan, yaitu menggunakan pinjaman dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) atau melalui penerbitan surat utang jangka menengah bagi HK. Dari dua opsi itu, pinjaman AIIB menjadi pilihan utama.
Meski demikian, Menteri Basoeki mengatakan rencana peletakan batu pertama (grounbreaking) tol tersebut tetap akan dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo. Sejauh ini investor telah melakukan persiapan di lapangan, dan tinggal menunggu jadwal kepala negara.
Mengenai SPAM Umbulan, dia optimistis penandatanganan kontrak dapat dilakukan pada 24 Juli, sesuai dengan berakhirnya masa perpanjangan penawaran yang disampaikan oleh badan usaha pemenang tender, dalam hal ini konsorsium PT Medco Energi Internasional dan PT Bangun Tjipta Sarana.
“Semua sudah oke hanya Kabupaten Pasuruan yang minta sharing dengan APBN karena beban pipa distribusinya cukup besar. Saya kira akan kita sepakati, tidak mungkin yang sekian miliar menghambat investasi sekian triliun,” ujarnya.
