Bisnis.com, JAKARTA - Rencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan melelang 18 bendungan berpotensi listrik hingga 262,04 MW diyakini dapat membantu pemerintah mencapai target pembangunan PLTU 35.000 MW hingga 2019. Asalkan, proyek tersebut memiliki skema yang menarik bagi investor.
Direktur Pengairan dan Irigasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bappenas Donny Azdan mengatakan pihaknya bersama Kementerian PUPR tengah menunggu proses pendaftaran barang milik negara (BMN) ke-18 bendungan tersebut kepada Kementerian Keuangan.
Bila proses administrasi itu telah selesai, pemerintah akan segera membuka pelelangan.
“Kemarin kan diidentifikasi, dari 18 itu yang menggunakan skema KSPI [kerja sama penyediaan infrastruktur] tinggal tiga tau empat bendungan besar. Nah, yang lain kemungkinan bisa sewa lahan saja karena tidak banyak menggunakan fasilitas barang milik negara,” ujarnya, Jumat (24/6/2016)
Mekanisme lelang yang tengah dirumuskan itu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfataan Barang Milik Negara.
Bab I Pasal 5 beleid tersebut menyatakan, bentuk pemanfaatan BMN dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain sewa, pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan ( KSP) , Bangun Guna Serah (BGS) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).
Dari beragam skema tersebut, pemerintah berspakat untuk menggunakan mekanisme KSPI dan Sewa Lahan. Pembangunan PLTA pada bendungan besar seperti Jatigede dengan daya 110 mW akan dilakukan dengan skema KSPI, sementara bendungan berkapasitas kecil cukup dilakukan dengan sewa lahan.
“KSPI itu jadi nanti kita tenderkan pemenang, dia tidak bayar apa-apa lagi karena dianggap menggunakan kerja sama dengan pemerintah, meskipun menggunakan lahan yang ada tidak perlu bayar. Kalau sewa, dia harus bayar lahan yang milik pemerintah. Kalau lahan di luar pemerintah sudah tidak perlu lagi,” ujarnya.
Direktur Utama PT Sumberdaya Sewatama Elan B. Fuadi menyambut baik adanya rencana tersebut. Meski demikian, dia mengaku belum mengetahui mekanisme lelang atau kerja sama yang akan dilakukan pemerintah, sehingga potensi 262,04 mW yang ditawarkan pemerintah dalam bendungan belum terpetakan dalam rancangan bisnis perusahaan.
“Saya belum mengetahui adanya lelang itu. Saya perlu dalami dulu. PLTA bendungan itu biayanya sangat mahal, dan kami di Sewatama belum melihat inisiatif ini sejalan dengan strategi pertumbuhan,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (22/06).
Dia mengatakan perseroan tengah membangun empat Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan total daya mencapai 50mW dalam lima tahun ke depan.
Seluruh lokasi pembangkit listrik ini berada di Sulawesi, yakni PLTMH Ma’dong dengan kapasitas 10 MW, PLTMH Sapaya 5 MW, PLTMH Totinapu 6 MW dan PLTMH Palesan sebesar 10 MW.
Untuk membangun setiap 1 MW tenaga listrik, pihaknya membutuhkan investasi setidaknya Rp20 miliar.
