Alih Kelola Bandara Kertajati, BIJB Diminta Stop Pembiayaan

Bisnis.com, BANDUNG—Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meminta BUMD PT BIJB menghentikan pembiayaan pembangunan sisi darat Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.
 
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan permintaan tersebut merupakan salah satu poin penting rapat dirinya bersama Jonan yang digelar di Kementerian Perhubungan awal pekan ini. Rapat tersebut menurutnya membahas kepastian alih kelola bandara milik Pemprov Jabar pada Kemenhub.

“Alih kelola resmi, Pak Menteri minta BIJB menghentikan pembiayaan, tapi pembangunan tetap jalan,” katanya di Bandung, Jumat (24/6).
 
Heryawan mengatakan setelah keputusan tersebut diambil rapat, maka selanjutnya PT BIJB hanya berwenang dalam pembangunan dan pengelolaan aerocity secara mandiri. Menteri Jonan juga memastikan seluruh pembiayaan yang sudah dikeluarkan PT BIJB akan diganti. “Nanti uangnya diganti pusat lewat APBN,” ujarnya.
 
Namun penggatian dana yang diapakai BIJB untuk membangun sisi darat tetap harus melewati proses penaksiran dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurutnya kepastian yang didapat dari rapat kemarin akan segera ditindaklanjuti Pemprov Jabar.

“Yang penting mau diganti, ini sudah firm, BIJB akan kelola aerocity Kertajati saja,” ungkapnya.
 
Setelah administrasi penggantian dari Pusat diterima, selanjutnya anggaran tersebut akan digunakan PT BIJB mulai merintis pengelolaan aerocity. Di sisi lain, pihaknya akan segera merevisi Perda pembentukan BUMD ini bersama DPRD Jabar. “Revisi perda mengikuti, karena [alih kelola] in sudah titah Presiden,” katanya.
 
Sementara terkait sejumlah kerjasama kebandaraan yang sudah dijalin antara BIJB dengan sejumlah pihak antara lain Citylink, PLN, Pertamina akan dilanjutkan oleh Kemenhub. Nantinya apakah kerjasama tersebut dibutuhkan oleh pemerintah atau tidak hal ini menjadi kewenangan pusat. “Saya kira inshaallah keputusan rapat kemarin itu sudah fair,” cetusnya.
 
Pada bisnis, Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas membutuhkan meski sudah ada keputusan dari Menteri Jonan, secara teknis kedua belah pihak masih harus mempersiapkan banyak hal. Karena itu Jonan menunjuk Direktur Bandar Udara Yudha Sari Sitompul sebagai pimpinan tim teknis alih kelola. “Detil apa yang harus dipersiapkan akan lebih jelas kalau tim teknis bertemu,”
 
Tim teknis ini akan berisi lima orang dari Kemenhub lalu 5 pihak dari Pemprov Jabar dan 1 orang dari BIJB. Menurutnya penunjukan tim dari Kemenhub dilakukan langsung Menteri Jonan saat rapat berlangsung. “Direktur Bandar Udara yang baru masuk tim ini,” ujarnya.
 
Virda memastikan sebelum tim dibekali oleh Keputusan Menteri Perhubungan, pekan depan akan dikukuhkan lewat nota kesepahaman antara para pihak. Selanjutnya tim akan mendetilkan pembicaraan terkait alih kelola dari mulai pembayaran duit PT BIJB, status lahan dan kerjasama. “Pekan depan rencananya MoU akan digelar,” ujarnya.
 
Dia berharap setelah tim teknis dari kementerian masuk, maka sejumlah persoalan di lapangan yang awalnya dihadapi BIJB bisa mudah diselesaikan. Virda sendiri tidak mengurai apa saja yang masih menjadi kendala. “Kalau BIJB merasa itu masih masalah, Kemenhub mungkin tidak karena mereka memiliki skala dan kewenangan yang lebih besar,” tuturnya.
 
Pihaknya sendiri menghitung sampai saat ini BIJB sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp130 miliar untuk konstruksi sisi darat yang saat ini progresnya sudah mencapai 10%. Di luar itu untuk biaya operasional Virda mengaku masih menghitung. “Tapi ini diaudit BPKP dulu, baru diganti. Nilainya ditagihkan ke Pusat,” paparnya.
                        
Bupati Majalengka Sutrisno menambahkan peralihan Bandara yang ditargetkan beroperasi November 2017 ini tidak menjadi masalah bagi pihaknya. Namun Majalengka akan tetap menuntut mendapat bagian dalam pengelolaannya nanti. “Majalengka dapat lahan parkirnya saja sudah bagus, kita terima,” cetusnya.