Bisnis.com, JAKARTA-- PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia menanti persertujuan DPR untuk usulan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp1 triliun pada tahun ini. Dana tersebut akan digunakan untuk memberikan penjaminan proyek strategis nasional yang memiliki skema Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS).
Chief Financial Officer PT PTT Armand Hermawan mengatakan hingga saat ini PII telah memberikan eksposur penjaminan senilai hampir setengah dari modal. Dengan adanya proyek-proyek besar yang memerlukan penjaminan seperti kilang minyak, jalan tol dan infrastruktur sosial lainnya, maka pihaknya memerlukan suntukan dana segar dari pemerintah.
"Per 2015 jumlah modal yang disetor Rp 6 triliun. Saat ini jumlah ekuitas PT PII mencapai Rp 7,5 triliun. PT PII dapat memberikan exposure penjaminan 4-6 kali modal PT PII atau senilai Rp 45 triliun," ujarnya, seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (23/06).
Saat ini, PT PII telah menandatangani Perjanjian Penjaminan yaitu Proyek Palapa Ring Paket Barat dan Tengah, Financial Close PLTU Batang- Jawa Tengah dan 4 Proyek Tol ruas Batang-Semarang, Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang dan Manado-Bitung dengan total keseluruhan investasi sekitar Rp 86 triliun.
PT PII juga tengah menunggu penandatangan perjanjian penjaminan proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan, Jawa Timur senilai Rp 2 triliun. Kemudian proyek yang dalam antrian untuk dijaminkan yakni, SPAM Lampung Rp 2 triliun, PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan senilai 4 Miliar Dollar AS dan Kilang Minyak Bontang senilai 15 Miliar Dollar AS.
Armand menambahkan pada tahun depan ada 10 proyek strategis nasional yang akan diberikan penjaminan oleh PT PII. Yakni, pembangunan infrastruktur pendidikan di Kementerian Dikti sebesar Rp 1 triliun, layanan sistem pajak E-Tax Rp 20 triliun, Revitalisasi Lembaga Pemasyarakatan Rp 3 triliun.
Selanjutnya yaitu proyek revitalisasi RSUD Pirngadi Medan senilai Rp 1 triliun, pembangunan pengelolaan sampah di Kota Batam senilai Rp 1,3 triliun, revitalisasi Balai Latihan Kerja Kementerian Tenaga Kerja senilai Rp 1 triliun. Serta pembangunan empat proyek tol di Kementerian PUPR, yakni tol Cisumdawu senilai Rp 10 triliun, tol Serang-Panimbang senilai Rp 11 triliun, tol Krian-Legundi-Bunder senilai Rp 6 triliun dan tol Jakarta-Cikampek II senilai Rp 14 triliun.
"Namun kami akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan yang kami miliki. Berdasarkan kalkulasi maksimum sepuluh proyek yang bisa dijamin," tukasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro meminta Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera membahas proses pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Bambang menyebutkan, rencana pencairan PMN yang masuk dalam APBN untuk BUMN di bawah Kemenkeu, yakni untuk PT SMI sebesar Rp4,16 triliun, PT PII sebesar Rp1 triliun, PT SMF sebesar Rp1 triliun, dan LPII sebesar Rp4 triliun.
Bambang mengungkapkan, pencairan PMN bagi PII adalah untuk pembiayaan proyek-proyek yang sudah dikerjasamakan atau pada tahap penandatanganan kontrak pembangkit listrik di Batang.
