Bisnis.com, JAKARTA-- Pemerintah mendapatkan hibah berupa alat berat senilai total USD3 juta dari pemerintah Jepang. Alat berat ini diterima oleh dua kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur di daerah yang rawan bencana.
Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki mengatakan pemberian hibah ini bertujuan mempererat hubungan antara Indonesia dan Jepang. Dia berharap alat berat yang diproduksi di daerah yang terkena gempa di Jepang pada 2011 itu dapat bermanfaat bagi Indonesia dalam hal penanggulangan bencana.
“Hibah ini merupakan pesan penting yang ingin kami sampaikan, bahwa kami ingin mempererat persahabatan dan kerja sama antar dua negara,” ujarnya, Kamis (23/06).
Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono menyambut baik pemberian hibah dari Jepang, yang terdiri dari alat berat seperti wheel loader, ekskavator, kamera inframerah, folklift, inkubator, pendinginan centrifuge, medical kit, Bindu CNC, mesin pemotong berkecepatan tinggi, dan portabel USG mesin diagnostik.
“Cukup membantu kami. Ini pasti akan kita pakai untuk daerah-daerah longsor, apalagi menjelang lebaran. Apalagi ini masih ada hujan,” ujarnya.
Sebelumnya, dia menyatakan pemerintah juga pernah menerima hibah alat berupa pompa portabel yang dapat digunakan untuk mengatasi banjir rob, seperti yang terjadi di Semarang beberapa waktu lalu. Pompa tersebut diberikan pada 2000, dan masih berfungsi dengan baik sampai sekarang.
“Pompa itu sekarang dikasih ke banjir rob di Semarang, dikasih ke Cilicis, dipakai di lumpur Sidoarjo. Kami kirim lima ke Semarang, sisanya persiapan di sini kalau ada apa-apa di Jakarta,” ujarnya.
Selain itu, Jepang juga menyampaikan niat untuk melakukan modernisasi jalur kereta Jakarta—Surabaya, yang rencanannya akan meningkatkan kecepatan rata-rata dari semula 80 km/jam mencapai 130 km/jam. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi persimpangan sebidang antara jalan rata dan kereta api.
“Kita sudah coba bangun fly over di Bandung, nanti bisa kita kembangkan di jalur ini,” ujarnya.
Lebih lanjut dia menyatakan kunjungan itu merupakan upaya tindak lanjut dari Jepang setelah menerima kunjungan Presiden Joko Widodo ke negeri sakura itu pada Mei lalu. Dalam pertemuan itu, Jepang menyampaikan terima kasih atas penerbitan Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat, sebagai pengganti Cilamaya.
Terkait hal itu, dia mengatakan Kementerian PUPR adalah membangun akses ke pelabuhan tersebut. Sejauh ini pihaknya telah melakukan peninjauan ke lokasi akses, yang harus dibangun dari tol Cipali ke Patimban. Adapun jumlah anggaran yang diperlukan untuk membangun jalan akses tersebut belum diketahui pasti.
Deputi Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Wismana Adi Suryabrata mengatakan Bappenas tengah merevisi buku utang (bluebook) yang berisi proyek-proyek infrastruktur yang akan didanai oleh pinjaman luar negeri. Salah satu proyek yang tengah direvisi dalam buku tersebut antara lain Pelabuhan Patimban.
“Segera dalam waktu dekat ini dikeluarkan, sampai saat ini tidak ada sesuatu yang membuat berhenti. Sudah kita masukkan proyeknya [Pelabuhan Patimban] ke bluebook, harusnya sudah tidak ada lagi perubahan lokasi,” ujarnya.
Wismana memastikan Jepang akan menjadi kreditur proyek senilai Rp34,9 triliun tersebut. Meski demikian, proses pembangunan proyek ini masih panjang. Setelah revisi bluebook diterbitkan pada tahun ini, ujar dia, pemerintah akan melakukan studi kelayakan dan pembuatan desain teknis (Detailed Engineering Design) proyek tersebut.
