Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha ekspor-impor mengapresiasi langkah pemerintah membangun sebuah pusat data teknologi informasi sebagai solusi menghindari gangguan sistem termasuk Custom-Excise Information Automation atau CEISA.
Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menyatakan permohonan maaf dari Menteri Keuangan Bambang S Brodjonegoro terkait sejumlah gangguan sistem CEISA yang merugikan pengusaha tak cukup menyelesaikan permasalahan.
Menurut Yukki, pemerintah perlu serius dalam membangun pusat data untuk menyelesaikan masalah gangguan data center (DC) di Jakarta dan disaster recovery center (DRC) di Balikpapan, Kalimatan Timur.
“Kami mengapresiasi segenap niat baik dari elemen Kementerian Keuangan, tetapi kami menegaskan harusnya permasalahan pemadaman listrik tidak menjadi kendala lagi ke depannya, pemerintah harus menyiapkan jaringan back up,” tutur Yukki kepada Bisnis, Senin (20/6).
Yukki mengatakan langkah Kemenkeu mengganti pelayanan listrik dari regular ke premium untuk mencegah pemadaman arus saat pelayanan menunjukkan minimnya perencanaan pemerintah menyusun antisipasi. Dia mengasumsikan, buruknya implementasi CEISA dan minimnya daya dukung fasilitas disebabkan oleh minimnya ketersediaan anggaran untuk CEISA dari Kemenkeu.
“Mengapa perubahan regular ke premium baru dilakukan sekarang? Lalu mengapa penyimpanan pusat database harus di Balikpapan, bukan di Jakarta? Hal itu membuat saya mengasumikan adanya keterbatasan dana dari pemerintah untuk merealisasikan hal ini,” tuturnya.
Yukki memandang penyimpanan database bisa dilakukan di Jakarta mengingat 60% kegiatan perekonomian bergerak di Ibukota. Dia menyarankan pemerintah melelang pengelolaan data CEISA dikelola secara independen.
“Kalau tidak untuk memaksimalkan kelancaran barang, pemerintah buka saja untuk pihak yang baru berinvestasi, dilelang saja ke swasta untuk handle, pelayanan CEISA ini harus segera di upgrade,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua ALFI Provinsi DKI Jakarta Widjijanto menyatakan sangat mengapresiasi Kemenkeu mau membangun sebuah pusat data teknologi informasi sebagai solusi jangka panjang menghindari berbagai gangguan sistem CEISA yang berperan vital dalam kegiatan ekspor dan impor. Widjijanto menilai pemerintah memiliki niat yang baik merespon sejumlah keluhan pelaku usaha jasa ekspor-impor.
“Kamu membuat surat kepada pemerintah karena jelas sekali, pelaku atau importir dirugikan, sementara ini juga sangat vital menyangkut penerimaan negara,” ungkap Widjijanto.
Oleh sebab itu, guna meningkatkan daya dukung atas kegiatan ekspor-impor dan pelayanan sistem CEISA, Widjijanto mengimbau agar Kementerian Keuangan membentuk lembaga independen sistem CEISA melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terlepas dari Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek).
Widjijanto mengasumikan, selama ini sistem sering mati karena masih bergabung dengan Pusintek. Sementara saat ini Pusintek sudah mengerjakan banyak hal.
“Kami mengusulkan layanan ini dipisahkan saja untuk memaksimalisasi kinerjanya, jadi Bea dan Cukai memiliki wewenang penuh mengelola prosedur kepabeanan,” terang Widjijanto.
Dia berharap dengan penanganan independen sistem CEISA oleh Ditjen Bea dan Cukai akan mendorong pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
