Bisnis.com, DEPOK - Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo kesal dengan pemerintah daerah terkait rendahnya serapan anggaran setiap tahunnya.
"Banyak dinas yang menyumbang sisa lebih penggunaan anggaran Kota Depok membengkak seperti Distarkim, Disdik dan Bimasda," ujarnya, Kamis (16/62016).
Kemarin, Rabu (15/6/2016), Wali Kota Depok Muhammad Idris menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD 2015 yang menyimpulkan Silpa Kota Depok mencapai Rp1,051 triliun (sebelumnya Bisnis.com menulis Rp1,5 triliun) dari total APBD Rp3,1 triliun.
Jumlah Silpa itu lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni pada 2013 mencapai Rp587 miliar dan pada 2014 mencapai Rp756,87 miliar.
Hendrik menyatakan pihaknya akan mengevaluasi agar Pemkot Depok tidak kembali mengulang serapan rendah yang berdampak merugikan rakyat.
Dia menambahkan Pemkot Depok harus terbuka dengan kenyataan Silpa yang setiap tahunnya membengkak. Jangan sampai masyarakat tidak diizinkan untuk mengakses informasi Silpa tersebut.
Dugaan tidak transparannya terkait Silpa Depok 2015 tersebut dirasakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Depok Muhammad Suparyono yang tidak diperkenankan memiliki kopian dokumen LPJ APBD 2015.
"Saya sempat minta dokumen LPJ APBD Depok 2015 yang dibacakan Pak Wali di DPRD, tapi Bu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset tidak memberikanna," katanya.
