Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah sasaran pembangunan infrastruktur di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkena imbas pemotongan anggaran senilai Rp8,4 triliun, dari pagu awal Rp104 triliun.
Beberapa target pembangunan yang akan direvisi antara lain jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi dari semula 1.680 km menjadi 1.505 km, panjang kanal banjir yang dibangun dari 331 km menjadi 270 km, penundaan proyek rekonstruksi dan pelebaran jalan.
Selain itu, juga jumlah cakupan layanan infrastruktur Sistem Pembangunan Air Minum (SPAM) Perkotaan yang berkurang 38 kota, serta infrastruktur air limbah dan fasilitas pengolahan akhir sampah.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjoyono mengatakan dalam melakukan penghematan, pihaknya mendasarkan atas tiga kriteria yaitu belanja operasional dan belanja modal yang tidak mengganggu sasaran prioritas, pemotongan paket-paket yang belum lelang dan pekat yang diprediksi tidak selesai hingga akhir tahun 2016. Penghematan juga dapat dilakukan pada kontrak tahun jamak dengan melakukan perubahan/rekomposisi pendanaan.
"Kami melakukan pemotongan berdasarkan kesiapan teknis proyeknya, mengenai proyek-proyek yang berada dalam dapil [daerah pemilihan] anggota dewan nanti akan kami exercise lagi,tetapi ini perspektif yang berbeda dan jangan dibenturkan," ujarnya usai rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (15/6/2016)
Dia memerinci dari total Rp8,4 triliun, Kementerian PUPR mengusulkan pemotongan anggaran yang terdiri dari Ditjen Bina Marga Rp4,9 triiliun, diikuti oleh Ditjen Sumber Daya Air Rp1,96 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp1,08 triliun, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rp89,8 miliar, Ditjen Bina Konstruksi Rp48,4 miliar, Ditjen Penyediaan Perumahan Rp355 miliar, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Rp18 miliar.
Dirjen Bina Marga Hediyanto W. Husaini menyatakan pihaknya mengusulkan pemotongan Rp4,97 triliun yang terdiri dari paket belum terikat kontrak sebanyak Rp4,37 triliun, sisa lelang Rp41,24 miliar dan rekomposisi kontrak tahun jamak senilai Rp562,17 miliar.
"Kita pilih mana yang hemat, mana yang diblokir. Kita kurangi belanja non fisik, tidak boleh memanfaatkan sisa lelang. Rekomposisi multiyears contract sudah disetujui Kemenkeu. Kita tunda saja. Ini bagian akhir yang paling berat," ujarnya.
Dia menegaskan pihaknya tidak akan memotong anggaran untuk program prioritas seperti pemeliharaan jalan nasional, pembangunan jalan di kawasan perbatasan, pembangunan jalan di Pantai Selatan Jawa, jalan tol, penanganan jalan di kawasan metropolitan dan perkotaan, jalan akses menuju kawasan strategis pariwisata nasional, pelabuhan dan banadara, kawasan industri, dan lintas pulau. Program yang akan mengalami penundaaan antara lain rekonstruksi dan pelebaran jalan.
Hediyanto menjamin proyek tol tidak akan terdampak oleh efisiensi anggaran ini. Pasalnya, pemerintah telah mengantisipasi habisnya dana pengadaan lahan tol di Bina Marga senilai Rp1,4 triliun dengan menggunakan dana talangan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang sejauh ini telah terkumpul Rp9,9 triliun. Dana tersebut akan diganti pemerintah melalui BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) di bawah Kementerian Keuangan.
