Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menjamin pemangkasan anggaran belanja 2016 yang lebih besar lagi tak akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi dengan target mencapai 5,1% pada tahun ini.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah telah memerintahkan kementerian/lembaga melakukan penghematan anggaran, baik anggaran rutin, rapat, seminar, maupun anggaran lain yang dianggap tidak terlalu penting dan bukan prioritas.
Bahkan, jika terpaksa, pemerintah juga akan mengurangi anggaran belanja barang modal demi menyesuaikan dengan tingkat penerimaan negara yang diperkirakan tak akan sesuai target semula.
"Kalau tidak [memangkas belanja modal], walaupun ada kontraknya tapi tidak bisa dibayar bagaimana? lebih susah lagi nanti," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Selasa(14/6/2016).
Kalla meyakini pemangkasan belanja dengan jumlah yang lebih besar lagi tak akan menyusutkan pertumbuhan ekonomi, meski hal itu berdampak pada laju konsumsi domestik.
Dia menilai, indikator laju ekonomi tak hanya berasal dari belanja negara melainkan dari porsi produksi industri, ekspor, harga komoditas, serta berujung pada pendapatan masyarakat.
"Anggaran penting, tapi pertumbuhan bukan hanya karena itu. Kalau ekspor, produksi industri, dan pendapatan masyarakat menurun, harga batubara dan sawit tetap begini juga bisa menyebabkan konsumsi menurun, bukan hanya APBN,"paparnya.
Menurut Kalla, pelemahan ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini bukan situasi yang mudah, negara kawasan di seluruh duniapun tengah mengalami penyusutan ekonomi, seperti China, Amerika Serikat, dan Eropa.
Dalam pemberitaan sebelumnya, pemerintah berencana menambah jumlah pemangkasan anggaran dari semula Rp50,02 triliun menjadi Rp70 triliun dalam rancangan anggaran penerimaan dan belanja negara perubahan (RAPBNP) 2016 karena penerimaan rendah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan usulan pemotongan itu masih dibahas di internal pemerintah dan belum diusulkan kepada DPR.
Pemerintah terpaksa menambah pemangkasan anggaran karena penerimaan tahun ini tidak sesuai dengan harapan. Sebelumnya Darmin menyebutkan penerimaan tahun ini tidak akan sebagus tahun lalu. Realisasi penerimaan sepanjang 2015 mencapai 81,5% atau senilai Rp1.055 triliun dari target Rp1.294,25 triliun.
Potensi penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) yang tengah digodok pemerintah bersama DPR pun masih belum mampu menambal defisit APBN. "Kelihatannya tetap akan berat," jelasnya.
