Bisnis.com, JAKARTA—Hingga awal Juni, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat penyerapan anggaran sebesar 18,08% atau senilai Rp18,81 triliun. Meskipun lebih tinggi dari pencapaian periode yang sama tahun lalu sekitar 10,08%, namun angka tersebut masih jauh lebih rendah dari target yang semula ditetapkan yakni sebesar 28,99%
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjoyono mengakui besaran serapan tersebut masih kurang dari target yang dicanangkan. Meski demikian, dia menilai belanja pemerintah saat ini mulai berjalan lancar karena banyak proyek konstruksi yang dilelang dini sejak tahun lalu kini mulai dikerjakan.
“Penyerapan mulai berjalan karena kontrak-kontrak yang kemarin dilelang dini sekarang sudah proses [pengerjaan]. Meskipun memang masih terlambat dibanding target, tetapi ini jauh lebih baik dari tahun lalu,” ujarnya, Kamis (02/6/2016).
Data Kementerian PUPR menyebutkan bahwa hingga Kamis (02/06), realisasi penyerapan keuangan mencapai 18,08%, sementara progress fisik 21,40%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu, realisasi penyerapan anggaran Kementerian PUPR baru mencapai 10,08%, sementara progres fisik baru sekitar 1,48%.
Secara umum, Ditjen Bina Marga yang menangani proyek jalan dan jembatan mencatat realiasasi belanja terbesar, mencapai Rp8,16 triliun, disusul dengan Ditjen Sumber Daya Air yang tengah membangun proyek bendungan dan irigasi dengan realisasi penyerapan mencapai Rp5,4 triliun.
Selanjutnya, realisasi belanja Ditjen Cipta Karya yang mengerjakan proyek Sistem Penyediaan Air MInum (SPAM), dan sanitasi tercatat sebesar Rp2,60 triliun, dan Ditjen Penyediaan Perumahan sebesar Rp1,01 triliun dan Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp111 miliar.
Adapun Ditjen Penyediaan Perumahan tercatat telah membelanjakan anggara hingga Rp 634 miliar , disusul dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) yang telah menyerap APBN sebesar Rp132 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebesar Rp127 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sebesar Rp73 milar dan terakhir Inpektorat Jenderal (Itjen) Rp24 miliar.
Taufik menambahkan meskipun pemerintah tengah mengubt proses perbaikan jalan nasional untuk arus mudik lebaran, tetapi hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap proses penyerapan anggaran. Begitu juga dengan efisiensi senilai Rp8,4 triliun yang telah dilakukan.
“Kalau pemeliharaan jalan memang progres kontraktor sudah bisa siap, tetapi tidak berpengaruh banyak karena anggarannya kecil,” ujarnya.
Dia juga menerangkan sejauh ini belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai efisiensi tahap II yang akan dilakukan. Meski demikian, dia memastikan kalaupun efisiensi kedua dilakukan, hal tersebut tidak akan mempengaruhi proyek-proyek infrastruktur prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya.
