Bisnis.com, BANDUNG - Sedikitnya dua investor disebutkan tertarik dengan proyek pengembangan kawasan industri baru wilayah Cipendeuy di Kabupaten Bandung Barat.
Kepala Badan Penaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Bandung Barat Rakhmat mengungkapkan setidaknya suda dua investor dari Jakarta yang tertarik untuk berinvestasi di kawasan industri baru tersebut.
Menurutnya, keduanya tertarik untuk mengembangkan kawasan industri baru yang ditunjang dengan akses tranportasi yang memadai seperti jalan tol Cipularang dan kereta cepat.
Selain itu, untuk proyek pengolahan sampah dan air bersih yang akan dibangun di kawasan industri tersebut juga diminati oleh perusahaan Tiongkok, Zhejiang Bestwa EnviTech Co., Ltd.
"Kami belum bisa mengiyakan, karena menunggu Bappeda dulu. Saya juga menyarankan kepada para investor yang mau berinvestasi di sana untuk menanyakan langsung ke Bappeda, agar sesuai dengan peruntukan jenis industrinya," katanya, Rabu (1/6/2016).
Dia menjelaskan para calon investor yang berminat, selain harus sudah memiliki lahan, juga harus menempuh perizinan melalui BPMPT untuk mendirikan industri tersebut.
Berdasarkan data yang dimilikinya, nilai investasi yang masuk ke wilayahnya sejak 2008 hingga 2015 mencapai Rp14 triliun dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp7,02 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp6,9 triliun.
"Setiap tahun mengalami kenaikan dan kebanyakan investasi di Bandung Barat bergerak di bidang industri manufaktur dan properti. Untuk properti paling tinggi nilai investasinya yang mencapi 50% dari angka Rp14 triliun tersebut," kata Rakhmat.
Dia menambahkan, Bandung Barat memiliki potensi lahan yang luas ditunjang dengan kondisi sumber daya alam (SDA) yang memadai membuat potensi investasi sangat besar. "Banyak sekali investor yang terus mengajukan perizinan setiap tahunnya," ungkap Rakhmat.
Sementara itu, Pemerintah Kota Bandung terus menyederhanakan birokrasi perizinan guna menarik lebih banyak investor ke kota tersebut.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan pihaknya terus menyederhanakan perizinan dan birokrasi yang selama ini dianggap rumit. "Kami akan menyederhanakan perizinan agar investasi yang masuk semakin besar," katanya.
Untuk memenuhi pemenuhan investasi tersebut Pemkot Bandung menawarkan skema public private partnership atau PPP.
Pada perkembangan terpisah, Ketua Kadin Jawa Barat Agung S. Sutisno mengungkapkan saat ini pengusaha masih banyak yang mengalami hambatan dalam pengurusan izin usaha dan investasi di daerah.
Menurutnya, di era pasar bebas Asean saat ini daerah juga harus memiliki daya kompetisi yang tinggi dalam upaya menarik minat investasi dan memberikan kemudahan dalam berbisnis.
"Kami berharap upaya pemerintah yang akan memudahkan perizinan usaha dan investasi bisa direalisasikan secepatnya hingga ke daerah, terutama untuk memacu pertumbuhan investor lokal," ujarnya.
_1690290896.jpg?w=80&h=80)
