Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merasakan ada ironi dalam pembangunan berbasis anggaran di Indonesia.
Tiap tahun, kata Susi, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) meningkat secara drastis. Namun, kenaikan itu belum berbanding lurus dengan pembangunan-pembangunan yang dapat menyejehterakan masyarakat.
“Selama lima tahun terakhir APBN naik 100%, tapi program-program pembangunan belum in line dengan kenaikan APBN itu sendiri. Harus ada revolusi mental,” ujarnya saat Rapat Kerja Teknis Terpadu KKP 2016 di Jakarta, Senin (30/5/2016).
Padahal, Susi menambahkan, kenaikan anggaran itu tidak sepadan dengan penerimaan negara. Akibatnya, APBN defisit sehingga pemerintah harus menambal dengan utang.
“Kalau utang tinggi nanti kewajiban masyarakat akan semakin tinggi,” kata mantan Presiden Direktur PT ASI Pudjiastuti Marine Products ini.
Melihat kondisi itu, Susi mengaku telah melakukan perubahan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kini, dari Rp10,8 triliun pagu anggaran KKP, sebanyak 80% dialokasikan langsung kepada masyarakat.
Dana itu diperuntukkan buat mengadakan kapal-kapal nelayan, alat tangkap, hingga keramba-keramba jaring apung. Di tingkat hilir, KKP juga membangun gudang pendingin hingga mesin pengolah rumput laut.
“Kami juga akan lebih tingkatkan efisiensinya. Tidak boleh lagi belanja tiga sampai empat kali lipat harga pasar,” ucap Susi.
Di tempat yang sama, Inspektur Jenderal KKP Andha Fauzie Miraza menilai keprihatinan sang bos cukup beralasan. Pada 2010, APBN yang baru Rp1.000 triliun, melonjak menjadi Rp2.000 triliun pada tahun lalu.
Pada rentang waktu tersebut, KKP memiliki program Inka Mina, sebuah proyek pengadaan kapal penangkap ikan untuk nelayan. Namun, dalam perjalanan waktu proyek tersebut terbukti bermasalah baik dari segi pengadaan hingga alokasi kapal.
