Bisnis.com, JAKARTA- Bank Indonesia tengah mengkaji pelonggaran terhadap sejumlah kebijakan makroprudensial, diantaranya mencakup pelonggaran ketentuan loan to value (LTV) bagi kredit pemilikan rumah (KPR).
Selain itu, BI mempertimbangkan untuk menghapus larangan pemberian KPR bagi pemilikan rumah kedua yang berstatus inden.
Relaksasi terhadap ketentuan LTV tersebut rencananya hanya akan berlaku bagi bank dengan NPL di bawah 5%, sementara itu kajiannya diharapkan selesai tahun ini.
Pada pertengahan tahun lalu, BI sudah melakukan relaksasi dengan menurunkan uang muka KPR sebesar 10%.
Rencana pelonggaran ketentuan LTV tersebut tentunya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kredit perbankan yang relatif lambat hingga saat ini, khususnya mendorong pertumbuhan KPR.
Berdasarkan data BI, total kredit per Maret 2016 hanya tumbuh single digit yaitu sekitar 8,7% yoy.
Untuk KPR dan KPA hingga Maret 2016 tumbuh sekitar 8,02% yoy, melambat dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya sekitar 12,5%.
“Pelonggaran ketentuan LTV akan berdampak positif pada sektor perbankan diantaranya bagi BBTN, BBCA BBNI, BMRI dan BBCA yang memiliki porsi KPR cukup besar,” tulis HP Analytics dalam risetnya yang diterima hari ini, Rabu (25/5/2016).
.JPG?w=300&h=221)
