Bisnis.com, BANDUNG-Para calon TKI asal Jawa Barat dalam waktu dekat akan memperoleh kemudahan yang lama dinantikan. Mereka akan memperoleh berbagai pelayanan berbagai perizinan dalam satu atap dan relatif nir biaya dengan dioperasikannya pelayanan terpadu di sembilan kabupaten di Jawa Barat.
Sembilan kabupaten itu adalah Bandung, Cianjur, Sukabumi, Subang, Karawang,Purwakarta, Majalengka, Indramayu, dan Cirebon.
Hal itu telah dimatangkan dalam rapat koordinasi antara Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dengan pemda Jawa Barat dan beberapa instansi terkait pada Kamis (12/5/2016), dan penandatanganan komitmen bersama program tata kelola layanan TKI di wilayah Jabar.
Sekretaris Utama BNP2TKI Hermono menegaskan, dengan program pelayanan terintegrasi itu pihaknya ingin melayani TKI seperti investor, dimana TKI cukup duduk di ruang tunggu sambil melihat layar monitor tracking sistem dimana dokumen kependudukan hingga pencetakan paspor bisa terbit.
Selain itu, dalam program ini juga ada pelatihan peningkatan kompetensi dan pemberdayaan kewirausahaan, termasuk edukasikeuangan agar TKI dapat mengelola keuangan dengan baik.
"Apa yang kita lakukan merupakan upaya nawacita, di mana negara harus hadir," kata Hermono dalam acara penandatanganan komitmen bersama program tata kelola layanan TKI di wilayah Jabar di Kantor Gubernur Jabar, Jumat (13/5/2016).
Melalui siaran pers BNP2TKI, Hermono menjelaskan pelayanan itu meliputi layanan terpadu satu pintu layanan perlindungan online, pinjaman dana bagi TKI dan keluarganya, pemberdayaan TKI Produktif, layanan informasi produk TKI, penyediaan fasilitas Indonesian Migrant Workers Institute (IMWI) dan penyelesaian asuransi eks-TKI Korea.
Dalam rapat koordinasi, hadir antara lain Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Dirjen Imigrasi Maryoto Sumadi, Dirjen Dukcapil, Kemendagri, Dirjen Binapenta, Kemenaker, Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP), Kepala Pusat Pengembangan Transformasi Bank Indonesia (PPTBI), Bank Indonesia, Kepala Departemen Regional II Jawa, Direktur Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK, dan pejabat kementerian dan instansi terkait. Hadir juga Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya sudah lama menunggu pertemuan semacam ini untuk menuntaskan pelayanan kepada TKI dari mekanisme hulu sampai hilirnya yang harus terlindungi.
Dia menjelaskan, jumlah penduduk Jabar ada 46,7 juta, dan sebanyak 600.000 menjadi TKI di Saudi Arabia. "Tantangannya bagi calon TKI dari Jabar itu banyak tertipu sponsor, mereka diberi uang duluan namun 6 bulan gaji mereka itu dipotong untuk bayar persiapan keberangkatan," katanya.
Menurut Heryawan, jaminan keamanan bagi calon TKI itu sangat penting. "Yang pertama saya tanyakan kepada BNP2TKI sewaktu berkoordinasi pertama kaali ke kantor saya adalah tentang money changer di bandara dan kini sudah tidak ada, taksi khusus yang dipaksakan pada TKI sudah tidak ada, Alhamdulillah sudah ada perubahan," ujarnya.
Ketua KPK Laode M Syarif menceritakaan tentang pengalamannya bertemu dengan TKI di Bandara Soekarno Hatta. Saat TKI tiba di Jakarta, ketika antre di imigrasi itu perlakuannya berbeda antara menghadapi kontingen dan TKI.
"Berbeda dengan Hongkong yang menyediakan jalur khusus di bandara menyambut untuk pekerja migran. Malah karena bukan domestik jadi antre. Bisa lihat perbandingan orang Hong Kong memperlakukan dengan baik, sementara di Indonesia perlakuannya seperti itu," katanya.
