Bisnis.com, SURABAYA – Kalangan pengusaha kayu maupun produk berbasis kayu di Jawa Timur menolak rencana pemindahan kantor pelayanan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP) Surabaya ke Bali.
Ketua Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (Amkri) Jawa Timur, Nur Cahyudi mengatakan rencana tersebut berdasarkan keputusan yang tertuang dalam surat dari Kemeneterian Lingkungan Hidup Nomor S.543/BPPHP.VII-1/2016 tentang restrukturisasi BPPHP ) Wilayah VIII Surabaya.
“Rencana ini tidak masuk akal, dan sama halnya dengan menambah beban biaya operasional para pelaku industri kayu di Jatim,” katanya Jumat (6/5/2016).
Dia memaparkan, padahal jumlah industri kayu di Jatim lebih banyak dibandingkan di Bali, yang seharusnya kantor pelayanan harus lebih dekat dengan industrinya.
Diketahui, jumlah industri kayu di Jatim tercatat mencapai 1.131 pelaku industri kayu. Sementara itu di Bali hanya puluhan dan kebanyakan industri kerajinan suvenir. Selain itu, selama ini kontribusi Jawa Timur terhadap industry mebel mencapai 60% dari total nasional.
“BPPHP bagian dari pelayanan publik, seharusnya dekat pada pelaku industri, bukan menjauh,” imbuhnya.
“Kami akan kesulitan dalam hal pelaporan, mengurus administrasi lalu mutasi kayu, apalagi hal itu tidak bias melalui email. Setiap bulan kami harus laporan, ada ratusan lembar yang tidak mungkin dikirim via email,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan / Indonesian Sawmill and Wood Working Association (ISWA) Jawa Timur, Choiril Mucthar
Dia menambahkan, pihaknya dan Amkri Jatim sudah bersurat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyatakan keberatan terkait pemindahan kantor layanan itu.
“Sebelum ada surat keputusan pindahan itu, kami sudah menyampaikan usulan agar tidak dipindah kantornya karena dampaknya luar biasa. Kalau mau efisiensi seharusnya kantor pelayanan di Bali yang dijadikan satu di Jatim,” imbuhnya.
