Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menilai, rencana pemerintah yang akan membatalkan lelang 1.000 paket konstruksi senilai total Rp5 triliun untuk efisiensi anggaran akan berdampak buruk bagi kontraktor kecil dan menengah di Tanah Air.
Wakil Sekretaris Jenderal II Gapensi Errika Ferdinanta menyatakan, lebih dari 90% anggota Gapensi merupakan kontraktor berskala kecil dan menengah. Meski demikian, dia menilai 70% paket konstruksi yang ada di tanah air masih dinikmati oleh kontraktor berskala besar.
“Kalau memang berkaitan dengan anggaran, Kementerian PU harus memilih dulu mana yang urgent. Kalau memang mendukung perekonomian kenapa harus dibatalkan?” ujarnya, Senin (2/5/2016).
Dia melakukan kalkulasi, bila 1.000 paket senilai total Rp5 triliun dibagi menjadi rata-rata, maka proyek yang akan terkena imbas adalah paket pekerjaan dengan nilai di bawah Rp50 miliar. Hal itu dianggap akan berimbas pada pendapatan kontraktor kecil dan menengah.
Errika menyatakan, sejauh ini belanja infrastruktur Kementerian PUPR lebih memberikan manfaat pada kontraktor besar seperti BUMN. Hal tersebut lantaran penyerapan yang dilakukan lebih merupakan belanja untuk proyek-proyek prioritas berskala besar.
“Kalau penyerapannya dibilang besar, memang iya, tetapi pemerataannya yang kurang,” ujarnya.
Untuk itu pihaknya merekomendasikan kepada BUMN konstruksi untuk lebih banyak melibatkan kontraktor kecil dan menengah dalam proyek mereka. Menurut pengamatannya, selama ini proyek infrastruktur yang digarap oleh BUMN lebih banyak melibatkan anak-anak usaha mereka ketimbang kontraktor kecil lainnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PUPR Taufik Widjoyono menyatakan ada sekitar 1.000 paket konstruksi tahunan belum lelang dengan nilai sekitar Rp5 triliun yang akan menjadi sasaran efisiensi anggaran. Jumlah paket ini merupakan 10% dari nilai kontrak tahunan sebesar Rp54,44 triliun dengan jumlah paket mencapai 11.961 paket.
“Kalau tahunan yang nilainya sekitar Rp54 triliun, 10%-nya yang kita cut sekitar Rp5 triliun, yang lainnya masih 428 paket kalau siap lelang bisa selesai kontrak sekitar Mei,” ujarnya.
Taufik menegaskan, paket tahunan memang menjadi prioritas untuk dilakukan pemotongan dibandingkan dengan paket tahun jamak. Hal itu dikarenakan lebih banyak target proyek strategis yang masuk dalam paket tahun jamak.
Selain itu kontrak multiyears tahun ini biasanya hanya perlu membayar uang muka terlebih dahulu sementara sisanya dapat dilanjutkan tahun depan.
