Kabar24.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar ada pengecualian pemberian pengampunan pajak atau tax amnesty pada semua kasus yang sedang diteliti dan didalami oleh aparat penegak hukum.
Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi XI DPR, Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif mengatakan semua kasus yang sedang diteliti dan didalami oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK tidak bisa ditiadakan begitu saja.
“Semua kasus yang sedang diteliti dan didalami oleh kepolisian, kejaksaan, KPK sendiri yang sedang berlanjut tentunya tidak bisa dikecualikan karena itu adalah kasus yang sedang berjalan,” ujarnya di hadapan anggota dewan, Selasa (26/4/2016).
Selain itu, lanjutnya, uang atau dana hasil beberapa kejahatan juga harus dikecualikan dalam kebijakan ini karena tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Menurutnya, beberapa kejahatan itu a.l. pembiayaan terorisme, narkoba, dan perdagangan manusia.
Syarif mengatakan tax amnesty ini sebenarnya dilakukan sebagai upaya yang terpaksa dari bangsa. Oleh karena itulah, kebijakan ini harus dilakukan dalam suatu batasan masa dan menerapkan prinsip transparansi.
Selain itu, pihaknya berharap harus ada beleid yang bisa memerintahkan pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu dan Ditjen Pajak untuk memperbaiki dan mereformasi perpajakan Indonesia. “Harus clear dan ada timeline-nya agar tax ratio yang masih minim tidak terulang terus,” katanya.
Parlemen dan pemerintah, imbuhnya, harus yakin betul upaya pengampunan pajak akan mendatangkan sesuatu yang baik. Jika melihat dari nilai uangnya, setidaknya ada berapa persen dana yang bisa masuk ke Tanah Air. Terlebih, Menkeu selama ini menyebut lebih dari Rp11.000 triliun dana terparkir di luar negeri.
KPK, menurut Syarif, tidak dalam posisi menyetujui atau menolak RUU Pengampunan Pajak yang masih digodok. Namun, sepanjang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, KPK akan mendukung.
“Jika bertujuan mulia, maka KPK tidak bisa menolak bahwa itu kami dukung. Ketentuan dalam undang-undang ini harus betul-betul jelas, tegas, dan tidak multitafsir,” jelasnya.
