Bisnis.com, PALEMBANG -- Pengusaha kelapa sawit menilai pemerintah perlu segera membantu peremajaan kebun kelapa sawit mandiri di Sumatra Selatan untuk mendongrak produktivitas serta membuat petani kembali bergairah.
Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Sumsel, Harry Hartanto, mengatakan peremajaan kebun itu dapat menggunakan dana swakelola Badan Pengelola Dana Perkebuan Kelapa Sawit (BPDP).
"Nanti bantuan berupa uang tunai yang akan diberikan melalui bank, untuk itu BPDP masih menunggu juklak dan jukdisnya. Jika tidak ada masalah lagi, kemungkinan besar pada pertengahan tahun sudah terealisasi," katanya baru-baru ini.
Menurut dia, untuk menjalankan program ini, BPDP Kelapa Sawit masih menunggu SK menteri terkait petunjuk pelaksana dan petunjuk teknisnya.
Dia mengemukakan, bantuan tunai ini hanya akan diproyeksikan bagi petani sawit rakyat yang memenuhi syarat formal, di antaranya memiliki bukti legalitas kepemilikan lahan.
BPDP Kelapa Sawit akan mengalokasikan Rp25 juta perhektare bagi petani yang dipilih oleh tim verifikator dari Dinas Perkebunan Provinsi.
"Kebutuhan sesungguhnya untuk peremajaan lahan itu Rp50-60 juta per hektare hingga akhirnya sawit berbuah di usia 4 tahun, artinya petani tinggal mencari sisanya, misal dengan cara meminjam ke bank atau menggunakan simpanan," katanya.
Harry mengemukakan peremajaan lahan karet yang dibutuhkan sekitar 2.000 hektare lahan sawit ini menjadi suatu yang mendesak karena sebagian besar sudah memasuki usia 24 tahun.
Menurut dia, jika tidak diremajakan maka dikhawatirkan akan menggerus produksi CPO Sumsel yang saat ini sekitar 3 juta ton per tahun.
"Kasihan petaninya jika lahannya tidak diremajakan karena biaya produksi sudah tidak sebanding dengan hasil," ujarnya.
Sebelumnya, Plt Sekretaris Dinas Perkebunan Sumsel Supriyanto mengatakan, secara umum perkebunan sawit yang perlu diremajakan mencapai 19.500 ha.
"Luasan itu untuk periode 2016--2017, sekarang kan sudah ada badan khusus yang mengelola dana perkebunan, petani sawit Sumsel harus memanfaatkannya," ujarnya.
Menurut dia, Pemda komitmen mendukung petani untuk menyerap bantuan itu dengan melakukan sosialisasi terkait persyaratan bantuan.
"Contohnya kami sosialisasikan petani harus bergabung dengan koperasi yang bagus karena ini melibatkan bank," katanya.
Asosiasi petani kelapa sawit Indonesia (Apkasindo) sendiri menghitung di Sumatra Selatan membutuhkan peremajaan lahan seluas 5.000 hektare dengan biaya sekitar Rp125 miliar--Rp150 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
