Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memperbaiki serapan anggaran 2016 yang baru mencapai 11,67%.
Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengatakan serapan anggaran kementerian itu hingga 8 April baru Rp713 miliar, sementara pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KLHK 2016 sebesar Rp6,12 triliun.
“Kami meminta KLHK agar lebih meningkatkan serapan pada APBN 2016,” katanya selaku Ketua Rapat Kerja Komisi IV DPR-KLHK di Jakarta, Senin (18/4/2016).
Parlemen juga meminta KLHK untuk menyelesaikan tunggakan-tunggakan kasus hukum di bidang kehutanan dan lingkungan a.l. perambahan kawasan hutan, pembakaran lahan, dan pembalakan liar.
Edhy mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.
Selain itu, Komisi IV DPR dan KLHK juga membahas Program Legislasi Nasional 2016.
Salah satunya adalah RUU tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem. Beleid ini merupakan penggabungan dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik.
“Komisi IV DPR dan pemerintah juga bersepakat membahas lebih lanjut RUU tentang Ratifikasi Paris Agreement terkait dengan Pengendalian Perubahan Iklim,” kata Edhy.
