Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia menilai pendapatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari electronic road pricing dapat digunakan untuk memperbaiki transportasi umum.
Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Riset MTI Djoko Setijowarno mengungkapkan, saat ini pemerintah provinsi DKI Jakarta masih perlu melakukan perbaikan terkait dengan transportasi umum. Menurutnya, selain transportasi umum yang terintegrasi, fasilitas pejalan kaki juga harus ditata.
Fasilitas pejalan kaki, dia mengatakan merupakan pendukung transportasi. oleh karena itu “Harus ditata sedemikian rupa sehinga dapat menyamankan pejalan kaki yang menuju halte bus atau stasiun kereta,” kata Djoko, Jumat (15/4/2016).
Adapun tarif ERP yang dikenakan terhadap para pengguna kendaraan pribadi, dia mengungkapkan, harus mampu membuat masyarakat beralih dari kendaraan pribadinya ke transportasi umum.
Dia mengatakan, selain dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan pemerintah provinsi yang bisa digunakan untuk memperbaiki transportasi umum, ERP juga dinilainya efektif mengatasi kemacetan. “Di beberapa negara cukup efektif,” katanya.
Oleh karena itu, dia menilai, sebaiknya pemerintah dapat mempercepat pemberlakuan ERP di beberapa jalan di Jakarta.
Terkait dengan penggunaan ERP, dia menilai, beberapa daerah lainnya di Indonesia sebaiknya juga menggunakan ERP guna mengatasi kemacetan yang terjadi. Terutama kota-kota metropolitan yang memiliki kemacetan seperti Jakarta.
Kota-kota tersebut, dia mencontohkan, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Medan, Surabaya, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Makasar, Solo, dan Malang.
Penggunaan ERP di beberapa daerah lainnya memang diperlukan guna mengatasi kemacetan. Hanya saja, dia menilai, saat ini kemampuan daerah untuk mengadakan hal tersebut rendah.
Selain mendorong pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk segera memberlakukan ERP, Djoko juga meminta agar pemerintah segera menghapus 3-in-1. Menurutnya, dibandingkan dengan ERP, 3-in-1 saat ini tidak memberikan pengaruh yang cukup signifikan untuk mengatasi kemacetan.
Dia mengatakan, 3-in1 saat ini telah membuat joki atau penyedia jasa bagi kendaraan bermotor roda empat guna menghindari 3-in-1 di jalan-jalan tertentu menjadi banyak. Terkait dengan joki tersebut, dia menuturkan, beberapa bahkan mengalami tindakan seperti pembiusan. “Persoalan sosial muncul. Tapi lambat diantisipasi,” katanya.
Terkait dengan ERP tersebut, dia juga menilai, jika pemerintah enggan menghapuskan, wilayah-wilayah yang dikenakan 3-in-1 harus ditambah.
Menurutnya, pemerintah harus menerapkan 3-in-1 di hampir semua jalan protokol. Penerapan 3-in-1 yang saat ini diberlakukan di beberapa jalan protokol, dia menilai, tanggung. “Jangan sebagian kecil seperti sekarang,” tambahnya.
