Bisnis.com, BANDUNG - Program sertifikasi kompetensi pekerja dinilai belum optimal menyasar pekerja formal, khususnya di industri padat karya yang jumlah pekerjanya terbesar.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto mengatakan semestinya sektor pekerja formal, khususnya industri padat karya difasilitasi untuk mengikuti sertifikasi kompetensi.
Hal tersebut guna meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di era pasar bebas Asean yang sudah berjalan. "Sertifikasi kompetensi belum menyeluruh, baru terhadap pariwisata dan hotel. Kami tidak tahu kenapa industri padat karya belum melakukan sertifikasi," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (12/4/2016).
Pihaknya khawatir apabila pemerintah tidak menggenjot sertifikasi kompetensi pekerja padata karya, akan mengancam keberadaan pekerja dalam negeri karena diganti oleh pekerja asing.
Padahal, sektor padat karya sangat diandalkan sebagai sektor bisnis yang menyerap tenaga kerja paling besar. "Para pekerja dari Asean mayoritas sudah dibekali sertifikasi dari negaranya masing-masing. Hal ini menjadi ancaman serius bagi tenaga kerja di dalam negeri terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)," tegasnya.
Dia menambahkan pada dasarnya daya saing pekerja Indonesia cukup baik, karena mayoritas memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya. Tetapi sebagian besar belum memiliki sertifikat kompetensi.
Sementara itu, Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Jawa Barat mengaku terus berkonsolidasi bersama tripartit guna menggenjot sertifikasi profesi pada pekerja.
Wakil Ketua BKSP Jabar Ari Hendamin mengatakan pihaknya terus mengonsolidasikan program sertifikasi pekerja, tetapi saat ini dalam masa transisi karena pergantian kepengurusan. "Kami sudah berkoordinasi bersama BNSP agar sertifikasi kompetensi digencarkan di Jabar," ujarnya.
Pihaknya menargetkan penandatanganan kesepakatan sertifikasi bersama BNSP bisa direalisasikan pada bulan ini, sehingga menjadi awal program BKSP agar pekerja bersaing di pasar bebas Asean. "Dengan adanya kesepakatan, maka program pelatihan bisa berjalan karena sosialisasinya sudah lumayan baik," ujarnya.
Adapun sertifikasi kompetensi meliputi keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Untuk mendapatkan sertifikat, pekerja harus mengikuti uji kompetensi, yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
Dia melanjutkan, saat ini KKNI sudah diberlakukan di pendidikan formal jenjang menengah dan perguruan tinggi. Nantinya, lulusan seperti dari SMK tak hanya mendapatkan ijazah tapi juga sertifikasi profesi sesuai keahliannya.
Dihubungi terpisah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat mengaku saat ini pihaknya fokus mengawal advokasi bagi para pekerja agar dapat mencapai kesejahteraan.
Kepala Disnakertrans Jabar Ferry Sofwan Arief mengatakan untuk yang bekerja mesti dikawal, seperti upah yang belum sesuai UMK atau haknya sebagai pekerja belum terpenuhi terus diberikan advokasi.
"Di samping itu, kami juga mengarahkan pengangguran untuk difasilitasi agar mereka bisa mengakses dunia pekerjaan dan berwirausaha," ujarnya.
Pihaknya bakal mendorong kualitas para pekerja dengan memaksimalkan balai latihan kerja dan memperbanyak pelatihan baik formal maupun mandiri agar daya saing masyarakat di pasar bebas Asean bisa meningkat.
"Kalau kualitas pekerja di Jabar bila ditandingkan dengan daerah Jawa relatif sama. Bahkan di negara Asean pun bisa bersaing kalau sudah memiliki sertifikasi," tegasnya.
