Bisnis.com, JAKARTA - Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo, Senin (11/4/2016). Program ini merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan.
Program ini dilaksanakan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dengan melibatkan banyak kementerian, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementeian Koperasi dan UKM).
Selain itu, Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga turut serta.
Dalam kunjungan kerja ke Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah, Presiden mengemukakan program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup pelaku usaha di pedesaan dengan cara memberikan kesempatan bekerja/berusaha yang layak bagi petani, peternak dan nelayan.
Berikut beberapa program yang tercakup dalam Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat.
- Sertifikasi tanah atau lahan bagi para petani.
Program ini akan dijalankan melalui Kementerian ATR/BPN dan bersinergi dengan Kementerian BUMN serta bank-bank milik pemerintah.
- Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Program Inklusi atau pendalaman pasar keuangan.
Sinergi ini bertujuan memudahkan pelaku usaha dalam mengakses layanan keuangan di pedesaan. Program ini merupakan sinergi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Koperasi dan UKM serta perbankan.
Program ini memberikan kemudahan kepada pelaku usaha di daerah karena tidak perlu lagi mencairkan kreditnya dengan mendatangi bank-bank di kota, tapi cukup mencairkan melalui penyalur yang disebut agen laku pandai sebagai perpanjangan tangan perbankan di daerah-daerah.
- Program Produksi Pertanian.
Sinergi dalam bidang produksi meliputi sarana dan prasarana, bibit, pupuk, serta penyuluh yang akan melibatkan sinergi dua kementerian yaitu Kementan dan Kementerian PUPR.
- Program Pemasaran.
Dalam hal pemasaran, pemerintah juga akan mulai mengenalkan sistem pemasaran produk hasil pertanian dengan sistem online (e-commerce) melalui pengembangan sarana dan prasarana IT sebagai upaya untuk memangkas rantai distribusi hasil produksi dari petani kepada konsumen. Tujuannya adalah untuk menjaga ketersediaan komoditas pangan dan stabilitas harga sampai pada tingkat konsumen.
Contoh aplikasi e-commerse yang digunakan adalah aplikasi info pasar, market place seperti limkilo.id, kumis.com, dan sebagainya. Sinergi pemasaran ini melibatkan tiga kementerian yaitu Kementerian Kominfo, Kemendag, dan Kementerian Koperasi dan UKM.
- Program Distribusi
Pada siklus distribusi petani memerlukan gudang sebagai tempat penampungan produk, pasar, dan kurir. Lebih dari itu semua, transportasi desa menjadi jantung yang akan menggerakan perekonomian masyarakat desa. (Arys Aditya)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
