Bisnis.com, JAKARTA - Perbedaan tarif impor membuat industri kertas Indonesia menghadapi persaingan tidak sehat dengan kertas produksi luar negeri, khususnya China.
Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian Edy Sutopo menyatakan produsen pulp dan kertas telah mengajukan keberatan atas selisih tarif impor kertas Indonesia dan Malaysia.
DIa menjelaskan Indonesia berhak meminta persamaan perlakuan dari China karena saat ini beberapa produk kertas China bisa masuk ke Tanah Air dengan tarif 0%. Keberatan disampaikan dalam kerangka kerja sama ekonomi komperhensif regional antara negara-negara Asean dan China.
“Kami langsung menghubungkan ke Kemendag. Kami minta perlakuan yang sama. Saat ini, produk kertas dikenai impor 2%-7% oleh China,” kata Edy kepada Bisnis.com pada Kamis (7/4/2016).
Permohonan penaikan bea masuk diajukan produsen kertas bagi pos tarif produk kertas tertentu impor dari negara yang tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida mengatakan kalau Indonesia mengekspor ke China, akan menjadi lebih mahal.
“Kami meminta pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian, mempertimbangkan kenaikan tarif bea masuk supaya setara,” kata Liana.
Sebelumnya, pemerintah telah mengenakan bea masuk tindakan pengaman (BMTP) atas 12 pos tarif produk kertas seperti coated paper dan paper board.
BMTP berlaku bertahap selama 3 tahun mulai September 2015 dengan rincian tarif sebesar 9% pada tahun pertama, 7% pada tahun kedua, dan 5% pada tahun ketiga.
Pengenaan BMTP tersebut merupakan respons atas lonjakan impor kertas. Impor kertas Indonesia naik 86% dari 6.500 ton pada 2010 menjadi 43.778 ton pada 2013. Sebanyak 36,72% impor kertas berasal dari China, diikuti Korea Selatan 28,02%.
